Revolusi Industri 4.0 di DIY Terhambat Aturan

Patricia Vicka    •    Rabu, 17 Oct 2018 14:07 WIB
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0 di DIY Terhambat Aturan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Jawa-Bali 2018, di Yogyakata, Rabu, 17 Oktober 2018. Medcom.id/Patricia Vicka

Yogyakarta: Perkembangan revolusi industri 4.0 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhambat aturan pemerintah pusat. UMKM animasi dan perfilman di DIY kesulitan mengikuti lelang proyek yang diadakan pemerintah pusat.

Gubernur DIY Sri Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan, nomor telepon dan alamat kantor perusahaan yang hendak lelang tidak boleh sama. Padahal, Pemprov DIY telah membentuk tempat inkubator yang berisi sepuluh UMKM perfilman dan sepuluh UMKM animasi.

"Kami bina mereka dalam satu tempat yang sama di inkubator industri. Mereka tidak bisa daftar. Akhirnya (pemerintah pusat) malah ambil perusahaan dari luar," ujarnya saat menjadi pembicara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Jawa-Bali 2018, di Yogyakata, Rabu, 17 Oktober 2018.

Hambatan tersebut mempersulit UMKM animasi dan perfilman mengembangkan karya dan produk. Hal ini bertentangan dengan semangat pemerintah pusat yang tengah menggencarkan revolusi industri 4.0.

Pemerintah berkomitmen lebih banyak memberikan peran pada perusahaan teknologi virtual dan teknologi canggih.

Raja Yogyakarta ini sudah meminta pemerintah pusat segera mengubah peraturan tersebut secepatnya. Disamping itu ia berharap pemerintah merevisi seluruh peraturan yang dapat menghambat perkembangan industri 4.0. Pemprov DIY mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Sehingga kalau kami membangun inkubator, enggak jadi kendala bagi mereka (perusahaan teknologi) untuk maju dan berkembang pesat," tegas Hamengku Buwono.

Kebijakan harus ramah inovasi

Ekonomi dan lapangan pekerjaan di DIY banyak ditopang oleh UMKM. DIY tidak memiliki perusahaan atau kawasan industri berskala besar.

Ini menjadi kesempatan bagi UMKM animasi dan perfilman mengikuti lelang akan memacu UMKM lainnya untuk segera berevolusi ke arah 4.0. Tentu ini akan memberi dampak pada lapangan pekerjaan baru yang banyak muncul.

Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan pemerintah harus segera merumuskan dan merevisi kebijakan yang ramah revolusi industri 4.0.

Musrenbang se-jawa Bali 2018 diselenggarakan selama 3 hari Mulai 16-19 Oktober 2018 di Yogyakarta. Tema yang diusung tahun ini "Strategi Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Melalui Penyiapan Sumber Daya Manusia.

 


(SUR)