Pengusaha Mebel Keberatan PTKP Berdasar UMR

Rhobi Shani    •    Rabu, 26 Jul 2017 14:41 WIB
pajak
Pengusaha Mebel Keberatan PTKP Berdasar UMR
Foto ilustrasi. (Metrotvnews.com/Rizal)

Metrotvnews.com, Jepara: Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, keberatan dengan rencana perubahan penerapan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berbasis upah minimum regional (UMR). Pasalnya, itu akan memberatkan para pekerja dan karyawan.
 
Ketua HIMKI Jepara Masykur Zainuri  menyampaikan, salah satu penentu besarnya UMR Kabupaten Jepara, yaitu standar kebutuhan hidup layak (KHL). “Kalau pendapatan pekerja masih harus dikurangi untuk bayar pajak, berarti KHL yang sudah minimal harus dikurangi,” ujar Masykur, Rabu, 26 Juli 2017.

Baca: Daya Beli Warga Yogyakarta Dikhawatirkan Merosot Jika PTKP Diturunkan
 
Jika penerapan PTKP berdasar UMR,  dibutuhkan kajian lebih panjang. Meski nantinya yang membayarkan pajak perkerja adalah perusahaan, kata dia, pasti akan ada tuntutan kenaikan gaji dari pekerja untuk memenuhi KHL.
 
“Tapi kalau PTKP ditentukan berdasarkan regulasi yang sudah ada saat ini, artinya yang membayar pajak ini sudah mendapatkan penghasilan di atas KHL jadi tidak masalah,” ungkap Masykur.
 
Senada juga disampaikan karyawan swasta Dian Ardiansyah. Jika pendapatannya saat ini harus dipotong untuk pajak, akan mempengaruhi perekonomiannya.
 
“Meskipun potongan pajak nanti tidak seberapa, tapi jelas akan mempengaruhi penghasilan karena berkurang. Dengan UMR yang ada saat ini saja masih kurang, masa masih harus dipotong lagi,” keluh Dian.

Baca: Penghasilan Bebas Pajak Tinggi, tak Selalu Gerus Penerimaan
 
Sebelumnya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Jawa Tengah, Endaryono menyampaikan, PTKP berdasar UMR akan mendongkrak penerimaan pajak penghasilan (PPh). Namun, perolehan pajak penambahan nilai (PPN) akan menurun.
 
“Karena daya beli masyarakat terhadap barang kena pajak menjadi rendah,” ungkap Endaryono.

Rencana perubahan besaran PTKP masih dikaji Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Salah satu alasan perubahan acuan ini untuk menghindari rendahnya penerimaan pajak di wilayah ber-UMR kecil. Saat ini PTKP yang berlaku masih sebesar Rp4,5 juta per bulan.


(SAN)