Bupati: Jangan Dulu Tagih Utang Petani Tembakau

   •    Rabu, 12 Oct 2016 18:29 WIB
tembakau
Bupati: Jangan Dulu Tagih Utang Petani Tembakau
Warga menjemur tembakau rajangan di lapangan kawasan lembah Sindoro-Sumbing Desa Kledung, Temanggung, Jawa Tengah, Senin (5/9/2016). (Ant/Anis Efizudin)

Metrotvnews.com, Temanggung: Perbankan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, untuk sementara diminta tidak menagih utang para petani tembakau. Penyebabnya, panen tembakau tahun ini gagal. 

Permintaan itu disampaikan Bupati Temanggung Bambang Sukarno. "Panen raya tahun ini gagal total," katanya, dikutip Antara, di Temanggung, Rabu (12/10/2016).

Bupati telah menerbitkan surat edaran kepada semua bank dan koperasi simpan pinjam yang selama ini membiayai petani tembakau. Untuk memperkuat surat edaran, Bambang juga menerbitkan surat keputusan (SK).

"Saya sangat serius. SK saya buat sebagai dasar edaran permintaan tersebut. Dengan SK ini edaran permintaan tersebut sudah sangat kuat," katanya. Karena itu, dia meminta semua pemberi pinjaman menjalankan perintahnya. "Ini wajib dilakukan oleh semua perbankan," kata dia.

Menurut dia tidak ada tawar-menawar soal penangguhan penagihan utang atau kredit. Pihaknya akan mengumpulkan semua pimpinan perbankan untuk membahas hal ini. "Mau tidak mau mereka harus mau," tegasnya.

Menurut dia, upaya ini perlu dilakukan untuk meringankan beban petani tembakau yang saat ini sedang mengalami gagal panen. Kegagalan panen tahun ini menjadi pengalaman tersendiri bagi petani tembakau di Temanggung.

"Mereka bagian dari masyarakat Temanggung pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, maka nasib mereka juga perlu diperhatikan," katanya.

Petani bohong

Sebelumnya, Kades Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Subakir meminta pemerintah membuat regulasi yang menguntungkan petani. Antara lain dalam regulasi kredit usaha rakyat (KUR), tembakau tidak masuk. Karena tanaman ini masuk kategori investasi negatif, sehingga petani tidak bisa mengajukan kredit.

"Kami berbohong dalam mengajukan KUR ke bank, kami terpaksa atas namakan untuk cabai atau bawang. Padahal, itu untuk tembakau," katanya.

Ia menuturkan saat tembakau hancur, petani kesulitan untuk membayarnya. Padahal, jika tidak membayar tahun depan tidak bisa budi daya tembakau lagi karena tidak mendapat kredit.

"Realitas ini yang harus diketahui pemerintah, semoga ada regulasi penjadwalan ulang utang kami," katanya.


(SAN)