20 Jasa Penukaran Uang di Yogya tak Kantongi Izin

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 08 Mar 2017 16:56 WIB
penukaran uang
20 Jasa Penukaran Uang di Yogya tak Kantongi Izin
Foto ilustrasi. (Ant/M Agung Rajasa)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan sekitar 20 penyelenggara jasa penukaran mata uang asing belum berizin. Tempat itu disebut berpeluang menjadi lokasi kejahatan keuangan.

Kepala Kantor Perwakilan BI DIY, Budi Hanoto mengatakan, dari total jasa penukaran mata uang asing, baru 15 penyelenggara yang memiliki izin kegiatan usaha penukaran valuta asing (Kupva). Selain itu, ada tiga penyelenggara jasa yang masih memproses perizinannya. 

"Masih ada 20 yang belum mengurus izin," ujar Budi di kantornya pada Rabu, 8 Maret 2017. 

Budi menegaskan, perizinan harus dilakukan bagi pemilik jasa tersebut. Sebab, tempat penukaran uang tak berizin terkadang menjadi tempat melakukan kejahatan, misalnya sebagai tempat pencucian uang. 

Tak hanya itu, lanjut Budi, Kupva tak berizin juga bisa merusak nilai mata uang. Kemudian, merusak dunia pariwisata dan bisa menimbulkan keresahan berupa ketidakpastian.

"Harusnya (Kupva) tak berizin diakhiri. Kami batasi 17 April 2017 harus sudah mengajukan izin," ujarnya. 

Deputi Kepala Perwakilan BI DIY, Hilman Tismawan menambahkan dorong pengurusan Kupva agar mengurus izin demi  mendukung penggunaan mata uang rupiah di Indonesia. Mengingat, Yogyakarta menjadi salah satu magnet wisatawan dari sejumlah negara. 

"Penukaran uang di Kupva bervariasi, dari puluhan juta, ratusan, hingga miliaran rupiah," ungkap Hilman.


(SAN)