Industri Mebel Jepara Ubah Sistem Pengupahan

Rhobi Shani    •    Rabu, 23 Nov 2016 11:29 WIB
upah
Industri Mebel Jepara Ubah Sistem Pengupahan
Foto ilustrasi pekerja mebel. (Metrotvnews.com/Rhobi Shani)

Metrotvnews.com, Jepara: Upah minimum kabupaten (UMK) Jepara 2017 ditetapkan naik sekitar 23 persen atau Rp300 ribu. Dari Rp1,3 juta pada 2016 menjadi Rp1,6 juta tahun depan.

Para pelaku industri kerajinan dan mebel tak sepakat dengan besaran UMK yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menilai keniakan terlalu tinggi. Surat keberatan pun sudah HIMKI layangkan.
 
Ketua HIMKI Jepara Masykur Zainuri menyampaikan, surat keberatan atas UMK Jepara 2017 sudah dilayangkan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) selaku Dewan Pengupahan. “Apindo sudah meneruskannya ke gubernur,” ujar Masykur, Rabu (23/11/2016).

Baca: Upah Jateng Disahkan, Simak Daftarnya
 
Masykur menyebut, UMK sebesar Rp1,6 juta sangat memberatkan pelaku usaha mebel. Jika tidak direvisi, dia yakin bakal banyak terjadi pelanggaran pengupahan.
 
Kenaikan UMK, kata dia, mestinya 8-10 persen, atau berkisar Rp1,4 juta. "Kalau pengusaha garmen dan pabrik-pabrik besar mungkin saja mampu Rp1,6 juta, tapi bagi kami berat,” kata Masykur.
 
Seandainya tak ada revisi, Masykur menegaskan, pengusaha mebel tak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Namun, pihaknya akan melakukan perubahan sitem pengupahan. 
 
“Untuk mencapai UMK itu, sistem pengupahan yang semula harian akan diganti dengan sistem borong,” ucap Masykur.
 
Selain mengawasi sitem pengupahan, Masykur menambahkan, pihaknya meminta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara memberikan pelatihan tenaga kerja yang mampuni. Sehingga, etos dan mental pekerja di Jepara semakin baik.
 
“Karena selama ini pekerja di Jepara mental bekerjanya kami nilai kurang,” pungkas Masykur.

Upah minimum pada 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/50 tahun 2016 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017.

Surat itu ditandatangani Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada Senin, 21 November.


(SAN)