Dewan Pengupahan Jepara Tunda Penetapan UMK

Rhobi Shani    •    Rabu, 24 Oct 2018 14:44 WIB
upah
Dewan Pengupahan Jepara Tunda Penetapan UMK
Buruh berkumpul di depan aula Aula Kantor Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jepara saat rapat penetapan UMK 2019, Rabu, 24 Oktober 2018. Medcom.id/Rhobi Shani

Jepara: Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menunda penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara 2019. Besaran UMK yang akan diusulkan ke Gubernur Jawa Tengah tidak menemui kata sepakat.

Dewan Pengupahan yang terdiri atas pemerintah, perwakilan pengusaha, dan pekerja bersepakat kembali membahas nilai UMK pekan depan.

Pemerintah dan pengusaha menghendaki besaran UMK tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015, yaitu naik 8,03 persen dari UMK tahun ini. Sementara, pekerja meminta penentuan UMK berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yang didasari survei kebutuhan hidup layak (KHL).

"Jika menganut PP 78, maka tidak wajar. Sebab grafik selisihnya dari UMK tahun berjalan dan sebelumnya, serta tahun depan menurun," ujar Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jepara, Sutarjo di, Jepara, Rabu, 24 Oktober 2018.

Pihaknya mengusulkan UMK 2019 sebesar Rp2,6 juta per bulan. Sebelumnya, SPN sudah berkirim surat kepda Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. SPN meminta penjelasan gubernur berkait penetapan UMK.

"Mudah-mudahan kami sudah bisa bertemu gubernur sebelum pembahasan kedua minggu depan,” kata Sutarjo.
 
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Iindonesia (KSPSI) Jepara, Murdiyanto menyatakan, perhitungan UMK berdasarkan KHL juga diakomodasi surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Jateng. Selain itu, Pemprov Jateng juga mengamanatkan agar perhitungan UMK berdasarkan PP 78.

"Di dalam surat edaran menyebutkan, bagi daerah yang menetapkan UMK berdasarkan PP 78 tapi hasilnya jauh di bawah KHL, maka bisa menyesuaikan hasil survei KHL," terang Murdiyanto.

Kepala Dinkopukmnakertrans Jepara sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Trisno Santosa menegaskan, penetapan UMK tahun ini tetap harus mengacu ke PP 78. Ini juga sesuai dengan instruksi Gubernur Jateng. Di daerah-daerah lain pun juga menerapkan formulasi yang sama.

"Ini juga sesuai rakor penentuan UMK belum lama ini. Tahun depan mungkin akan menggunakan formulasi baru berdasarkan perkembangan yang ada," tandas Trisno.


(SUR)