Buruh DIY Tuntut Penetapan Upah Sektoral

Patricia Vicka    •    Sabtu, 20 Oct 2018 11:44 WIB
upah
Buruh DIY Tuntut Penetapan Upah Sektoral
Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal

Yogyakarta: Buruh yang tergabung dalam beberapa asosiasi menuntut Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera menetapkan Upah Minumum Sektoral (UMS). UMS dinilai lebih menyejahterakan kehidupan buruh ketimbang UMP.

Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi mengatakan kajian untuk penentuan UMS sudah pernah dibuat pemerintah daerah pada 2017. Pemda telah mengelompokkan usaha menjadi beberapa sektor.

Sektor unggul di DIY tersebut yakni industri akomodasi, makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi dan pengolahan. Sektor unggulan ini nantinya diwajibkan untuk menggaji buruh dan karyawannya sesuai UMS yang ditetapkan.

"Kajian sudah ada tinggal merumuskan dan melaksanakan. Sayangnya tidak ditindaklanjuti lagi," tegas Kirnadi pada Medcom.id melalui sambungan telepon di Yogyakarta, Jumat 19 Oktober 2018.

Rumusan UMS yang ideal menurut buruh sekitar 12-17 persen lebih tinggi dari UMP 2018. Besaran UMS tersebut sudah layak bagi buruh sesuai dengan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) asosiaai buruh.

ABY akan mendorong Pemda DIY untuk segera menerapkan upah sektoral dalam waktu dekat.

Pengamat perburuhan UGM Hempri mengatakan Yogyakarta sudah siap untuk menerapkan upah minimum sektoral. Terutama sektor perhotelan dan pariwisata. Sebab, sektor perhotelan tumbuh sangat pesat di Yogyakarta.

"Setiap tahun selalu ada hotel baru. Tingkat okupansi hotel disini rata-rata 70 persen. Tentu sudah siap (terapkan UMS)," katanya.

Penetapan UMS tidak seragam agar tidak terjadi ketimpangan. Namun, disesuaikan dengan pertumbuhan setiap sektor.


(SUR)