Sistem OSS Keharusan dalam Mengurus Izin Usaha

Kuntoro Tayubi    •    Jumat, 19 Oct 2018 14:44 WIB
pelayanan publik
Sistem OSS Keharusan dalam Mengurus Izin Usaha
Praktisi OSS tengah memaparkan sistem online ke para pelaku usaha di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Medcom.id/Kuntoro Tayubi

Brebes: Pemerintah memberlakukan online single submission (OSS), yaitu perizinan usaha yang diterbitkan melalui sistem elektronik. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan kemudahan, percepatan dan peningkatan penanaman modal serta usaha di Indonesia

Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Pelayanan PMPTSP Jawa Tengah Anung Suprihati menjelaskan menyebut perizinan ini harus dilaksanakan dan dipatuhi investor atau pengusaha di Jawa Tengah. Termasuk Kabupaten Brebes yang masuk wilayah pengembangan industri.

"Jadi begini, PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini sesuatu yang baru dan ada perubahan signifikan di mana perizinan usaha semuanya dilakukan secara online," kata Anung, Brebes, Jumat, 19 Oktober 2018.

Dia menyebut, pelaku usaha saat ini belum begitu paham tentang perizinan OSS. Pemerintah akan intens sosialisasi ke pelaku usaha terkait sistem yang telah diluncurkan pada 21 Juni 2018 tersebut.

Ada 20 sektor usaha yang harus menggunakan sistem tersebut. Mulai dari sektor perindustrian, kelistrikan, perikanan, dan sejumlah sektor lainnya.

"Jadi izin berusaha yang ada di lampiran itu yang harus menggunakan OSS. Itu bisa diakses di www.oss.go.id," jelasnya.

Respons pelaku usaha terkait kebijakan ini diklaim Anung positif. Pengusah semakin dipermudah karena bisa mengurus izin dari mana saja.

Jawa Tengah merupakan wilayah yang sangat cepat merespons kebijakan ini. Pelaku usaha yang sudah melakukan pengajuan di OSS tersebut mencapai lebih dari 9.000 usaha. Meskipun baru pada tahap memperoleh nomor induk berusaha (NIB).

"Ini menandakan bahwa para pelaku usaha sangat merespons baik sistem perizinan online ini. Yang memanfaatkan sistem ini sudah mencapai sembilan ribu sekian," tambahnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Brebes, Ratim mengatakan, pihaknya langsung melaksanakan kebijakan semenjak keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018. Di Kabupaten Brebes hanya terkendala izin mendirikan bangunan (IMB).

"Kami belum memiliki tim yang akan mengevaluasi pengajuan IMB yang diproses melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Online Single Submission (SIMBG OSS)," katanya.

Dinas terkait belum mempunyai hak akses ke sistem. Akhirnya pengurusan IMB masih dilakukan secara manual.

Kabupaten Brebes sudah melaksanakan sistem OSS walau belum maksimal. Daerah lain rata-rata masih berjalan perlahan.

Pelaku usaha di Kabupaten Brebes yang telah mengakses sistem itu sudah mencapai lebih dari 400 pelaku usaha. "Kalau usaha yang bergerak di sektor yang terlampir harus melalui OSS. Nanti kalau ada perubahan berusaha harus mengikuti prosedur yang ada," tandasnya.

 


(SUR)