Penetuan UMK Jateng Gunakan PP Pengupahan

Metrotvnews.com, Semarang: Formulasi penentuan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Jawa Tengah pada 2017, berdasar PP 78/2015 tentang Pengupahan. Rumus hitung ini dinilai tak setinggi kenaikan UMK menurut Pergub 65/2014.

"Formulasinya pakai PP Nomor 78, kenaikannya tidak setinggi jika menggunakan Pergub," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jateng Wika Bintang, dikutip Antara, di Semarang, Senin (17/10/2016).

Ia menjelaskan, PP 78/2015 menggunakan dasar penghitungan struktur upah. Artinya, kenaikan upah pekerja dihitung berdasarkan masa kerja. 

"Struktur skala upah artinya, pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun menggunakan UMK yang ditetapkan gubernur, kemudian yang masa kerja di atas setahun ada level-levelnya, dua tahun berapa, tiga tahun berapa," ujarnya.

Karenanya, dia mewajibkan perusahaan menetapkan struktur skala upah paling lambat akhir Oktober 2017.

Wika mengungkapkan, dari 35 kabupaten/kota di Jateng, baru 60 persen yang mengajukan UMK 2017 ke Disnakertransduk Jateng. "Sisanya sudah ada kesepakatan tapi masih belum ditandatangani bupati/wali kota," katanya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta semua pihak terkait, termasuk buruh, menyepakati formulasi yang digunakan dalam menentukan besaran UMK 2017.

"Saya ingin semua pihak, apalagi tripartit yang menyusun UMK untuk menyepakati formula yang akan digunakan dan menjadi pedoman," ujarnya.

Ganjar mengaku tidak mempermasalahkan formulasi apa yang akan dipilih dalam penentuan besaran UMK 2017 di Provinsi Jateng. Dia mengaku akan lebih enak kalau pakai ketentuan PP. Namun, dia juga siap jika mengaplikasikan pergub.

"Karena sudah ada survei bulanan, nanti tinggal dihitung," katanya.

Biasanya, kata dia, para buruh tidak peduli apakah penentuan UMK menggunakan PP atau pergub karena yang terpenting bagi mereka adalah besarannya.

"Jangan sampai disepakati formulanya, tapi begitu angkanya tidak masuk, protes lagi," ujarnya.


(SAN)