Buruh Yogya Minta Pengusaha Diawasi Ketimbang Turunkan PTKP

Patricia Vicka    •    Rabu, 26 Jul 2017 13:38 WIB
pajak
Buruh Yogya Minta Pengusaha Diawasi Ketimbang Turunkan PTKP
Ilustrasi: Para wajib pajak mengantre ikut program pengampunan pajak. (Media Indonesia/Ramdani)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Batas minimal penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tengah digodok ulang. Rencananya, besaran PTKP disesuaikan upah minimum regional. Buruh dan pekerja kelas bawah lainnya merasa keberatan.

Sekretaris Jendral Asosiasi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi mengatakan perekonomian buruh kini makin memprihatinkan. Kenaikan tarif listrik hingga kebutuhan pokok cukup membebani buruh.

"Kami jelas menolak rencana ini. Seharusnya pemerintah memberikan bantuan kepada buruh, bukan menambah beban buruh," kata Kirnadi, melalui sambungan telepon di Yogyakarta, Rabu, 26 Juli 2017.

Dia mengaku upah minimum provinsi (UMP) DIY Rp1,3 juta tidak sesuai dengan kebutuhan hidup para buruh. Selain itu banyak buruh yang digaji di bawah UMP. 

Dari pada menekan masyarakat kecil, ia menyarankan pemerintah menggenjot pembayaran pajak para pengusaha dan badan usaha.

"Pengawasan ke para pengusaha lebih ditingkatan. Misalnya, ke perusahaan hotel. Waktu lebarankan omzet mereka berlipat-lipat. Sudah dicekkah apakah pajak yang dibayarkan juga naik," tuturnya.

Seorang karyawan swasta di Kota Yogyakarta, Angelina Setiabudi, 22, mengaku, pasrah. Wanita yang punya gaji di atas UMR  ini mengaku tak ambil pusing pemotongan ini. "Hanya tolong proses pelaporan SPT dipermudah," katanya.

Hal sebaliknya diutarakan oleh Galih Kusuma Wijaya, 30. Pria yang bekerja di perusahaan swasta di Sleman ini mengaku keberatan dengan wacana penurunan PTKP. Dengan gaji di bawah lima juta, pria beranak dua ini merasa berat jika gajinya harus dipotong pajak. 

Rencana perubahan besaran PTKP masih dikaji Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Salah satu alasan perubahan acuan ini untuk menghindari rendahnya penerimaan pajak di wilayah ber-UMR kecil. Saat ini PTKP yang berlaku masih sebesar Rp4,5 juta per bulan.


(SAN)