Pengembangan Pesisir Samudera Hindia tak Boleh Diserahkan Investor

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 25 Oct 2017 17:08 WIB
investasi
Pengembangan Pesisir Samudera Hindia tak Boleh Diserahkan Investor
Ilustrasi investasi, MTVN - M Rizal

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi tantangan besar mengembangkan kawasan pesisir selatan atau pesisir Samudera Hindia. Sebab, kawasan tersebut jadi salah satu visi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2017-2022. 

Dalam pelantikan pada 10 Oktober 2017, Gubernur DIY Sri Sultan berpidato dengan tema "Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja". Sultan menyebutkan 48.000 warganya masuk kategori miskin. Jumlah itu mencapai 13.02 persen dari total penduduk DIY.

Deputi Pengelolaan Pengetahuan Institute for Development dan Economic Analysis (IDEA) Yogyakarta, Triwahyuni Suci Wulandari mengatakan pantai selatan menjadi salah satu wilayah strategis dalam mengurangi angka kemiskinan di DIY. Sebagian masyarakat pesisir masuk kategori miskin.  Namun, menurut Triwahyuni, langkah yang diambil itu memunculkan risiko. 

"Kebijakan itu penuh risiko karena selama ini pengembangan wilayah pesisir lebih banyak diserahkan ke investor," ujarnya di Yogyakarta pada Rabu 25 Oktober 2017. 

Ia mengatakan kebijakan pengembangan wilayah pesisir itu tak bisa sepenuhnya diserahkan pada investor. Ia menyebut dalam 2-3 tahun terakhir, pengembangan wilayah selatan di Gunungkidul lebih diserahkan ke investor. Menurutnya, langkah yang demikian bisa memunculkan kesenjangan lebih besar. 

"Ini yang perlu dikawal terus. Rencana pembangunan jangka menengahnya menyambut samudera hindia jangan sampai menyerahkan ke investor tanpa ada peran masyarakat," kata dia. 

Triwahyuni memberikan contoh konkret sistem pengembangan wisata di kawasan Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Di sana, ada sejumlah desa sadar wisata yang mengelola suatu tempat sehingga bisa memberikan dampak perekonomian pada masyarakat sekitar. 

Selain itu, ada pula Desa Nglanggeran yang juga di Gunungkidul. Desa tersebut telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola hasil kekeyaan desa setempat. Ia mengatakan BUMDes Nglanggeran menyerahkan uang Rp5 juta ke CSR dan disalurkan ke pengelola guest house setempat. 

"Uang itu kemudian untuk memperbaiki kamar mandi. Orang lihat hanya kamar mandi biasakan apa, tapi salah satu indikator kemiskinan ya tempat sanitasi," kata dia. 

Triwahyuni menyarankan Pemerintah DIY menyusun road map pembangunan secara bersama agar tepat sasaran. Satu satu masukam yang ia berikan yakni mendorong kekayaan desa dikelola BUMDes untuk memberikan kesejahteraan warga setempat. 

Selain hal itu, ia menambahkan, pola pikir birokrat dalam menerjemahkan setiap program yang dijalankan menjadi salah satu penentu. Hal ini penting agar program bisa berjalan tepat sasaran. 

IDEA mendorong agar dana keistimewaan (Danais) mengintervensi progran kemiskinan. Caranya, Danais disebar ke semua OPD. Misalnya, Dinas Pariwisata dengan program kesenian meneruskannya di desa-desa wisata untuk pengolahan pangan lokal. 

"Selama ini pemerintah masih terjadi kebingungan. Dinas pertanian kan bisa memakai Danais. Misal peningkatan kelompok tani agar melakukan olah produk lokal dan mengelola tanaman lokal," jelasnya. 


(RRN)