Tunggakan Jamkesda Kulon Progo Capai Rp12,3 Miliar

Antara    •    Minggu, 02 Oct 2016 10:37 WIB
bpjs kesehatan
Tunggakan Jamkesda Kulon Progo Capai Rp12,3 Miliar
RSUD Wates. (Ant/Mamiek)

Metrotvnews.com, Kulon Progo: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki utang Jamkesda sebesar Rp12,3 miliar kepada Rumah Sakit Umum Daerah Wates. Perubahan skema pembiyaan dianggap jadi pemicu kasus terlambat bayar ini.

Direktur RSUD Wates Lies Indriyati mengatakan pendapatan dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) belum dibayar. Sepanjang tahun ini, pemkab hanya membayar tagihan Januari 2016. 

Lies bilang, aturan main Jamkesda berbeda dengan pada 2015. Kalau pada 2015, Jamkesda mengikuti Indonesia Case Base Groups (INA CBGs). Namun, lantaran anggaran BPJS Kesehatan terbatas, aturan dikembalikan ke tarif Perda No 3/2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III RSUD Wates; dan Perbup No 55/2012 tentang Pelayanan Kesehatan RSUD Wates.

"Pada 2016 anggaran BPJS Kesehatan terbatas dan kembali kepada perda dan perbup lama, yakni masing-masing orang sakit mendapat jaminan Rp5 juta dalam satu tahun sehingga setiap pasien rawat hanya mendapat jaminan paling besar Rp2 juta," kata Lies, dikutip Antara, Minggu (2/10/2016).

Selain itu, katanya, banyak pasien rawat inap di RSUD Wates hanya meninggalkan KTP karena tidak mampu membayar biaya pengobatan dan perawatan. Akibatnya, katanya, piutang ke pasien pada 2016 sudah mencapai Rp6 miliar.

"Kami kesulitan menagih piutang ke pasien, sehingga tunggakan biaya perawatan sangat tinggi," katanya.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kulon Progo Rudiyanto tak menampik fakta tersebut. Dia mengaku dana pembayaran utang Jamkesda telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubanan 2016.

Ia mengatakan keterlambatan pembayaran hutang karena adanya restrukturisasi komponen pendanaan dan penjaminan Jamkesda. 

Sejak adanya Jamkesda, masyarakat cenderung menggunakannya untuk mendapatkan kemudahan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Masyarakat tidak menggunakan fasilitas kesehatan lain, meski mereka memiliki Jamkesmas.

"Kami berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya menggunakan jaminan kesehatan lain, seperti Jamkesmas sehingga beban Jamkesda tidak tinggi," kata dia.

Rudi mengatakan, anggaran Jamkesda yang dikeluarkan oleh pemkab setiap tahun berkisar Rp16 miliar hingga Rp18,5 miliar, tergantung klaim yang diajukan oleh RSUD Wates dan puskesmas.

"Meski beban Jamkesda pada 2016 mengalami penurunan, tapi jumlahnya masih tinggi," katanya.


(SAN)