Ketua KPPU: Koperasi bisa Pangkas Rantai Distribusi Beras

Pythag Kurniati    •    Senin, 24 Jul 2017 12:47 WIB
beras
Ketua KPPU: Koperasi bisa Pangkas Rantai Distribusi Beras
Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 24 Juli 2017. (Metrotvnews.com/Pythag Kurniati)

Metrotvnews.com, Solo: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai panjangnya rantai distribusi beras berakibat pada tingginya harga di tingkat konsumen. Koperasi perlu dihidupkan kembali agar disparitas harga tak terlalu tinggi.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf menilai Indonesia bisa meniru model distribusi Korea Selatan. Di sana, sistem koperasi cukup kuat.

Baca: PT IBU Jual Beras Subsidi degan Harga Premium

Syarkawi menyebut, koperasi petani di sana berhubungan dengan pasar lelang dan langsung ke konsumen terakhir. Ia meyakini dengan demikian rantai niaga otomatis dapat diperpendek.

"Saya kira kalau bisa membangkitkan koperasi petani akan memperpendek rantai dan mengurangi gap," jelas saat berkunjung ke Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 24 Juli 2017.

Salah satu contoh yang bisa dilakukan di Indonesia yakni mengembangkan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM.

Lesunya koperasi berpengaruh dalam sistem tata niaga beras. Ia menyebut, matinya koperasi berakibat masuknya tengkulak sehingga leluasa mengendalikan harga pembelian.

Petani, dia menuturkan, tidak berdaya. Petani tidak punya gudang dan lantai jemur untuk padi hasil panen. Akhirnya, petani menjual berapa pun harganya ke tengkulak.

Syarkawi memaparkan berdasarkan pantauan KPPU, rantai distribusi dari petani ke konsumen saat ini masih sangat panjang. "Petani menghasilkan, dibeli pengepul, ke penggilingan besar kemudian ke pedagang besar, agen, retailer baru sampai ke konsumen," paparnya.

Rantai panjang tersebut, lanjutnya, memunculkan titik di tengah-tengah. Mereka memiliki peluang menguasai pembelian beras dari petani sekaligus penjualan ke konsumen. (Baca: 5 Bantahan PT IBU Atas Tuduhan Kecurangan Penjualan Beras

Syarkawi menambahkan kasus penggerebekan gudang beras PT. IBU oleh satgas pangan bersama KPPU, Kemendag dan Kementan harus dijadikan momentum. "Kasus ini dijadikan momentum untuk memperbaiki tata niaga perberasan di Indonesia," pungkasnya.


(SAN)