Wali Kota Solo Minta Presiden Tinjau Ulang "Restunya" pada Go-Jek

Pythag Kurniati    •    Kamis, 13 Oct 2016 15:09 WIB
gojek
Wali Kota Solo Minta Presiden Tinjau Ulang
Wali Kota Solo FX hadi Rudyatmo memberi keterangan soal konflik ojek daring dan ojek pangkalan kepada wartawan di Balaikota, Kamis (13/10/2016). (Metrotvnews.com/Pythag Kurniati)

Metrotvnews.com, Solo: Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo meminta Presiden Joko Widodo meninjau kembali restunya kepada ojek berbasis aplikasi daring (online). Hal ini ia sampaikan menyusul terjadinya penganiayaan seorang sopir Go-Jek di kawasan Purwosari, Solo.

"Saya mohon, Presiden meninjau ulang soal restunya pada Go-Jek. Pertengkaran, konflik, di berbagai daerah yang terjadi itu juga harus menjadi bagian dari evaluasi," ujar Rudy saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (13/10/2016).

Baca: Puluhan Sopir Go-Jek Datangi Ojek Pangkalan Stasiun Purwosari

Operasional ojek daring pernah dilarangan melalui Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 tertanggal 9 November 2015. Surat itu ditandatangani Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan.

Namun, Presiden minta surat itu ditinjau ulang. Jokowi berpedapat, jangan sampai sebuah aturan membuat masyarakat dirugikan dan menderita. Aplikasi seperti Go-Jek dianggap membantu masyarakat.

Pun demikian, Wali Kota Solo Rudy berkukuh menolak ojek daring. Dia melandaskan alasan pada UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Dari awal kami sudah menolak Go-Jek. Itu akan menimbulkan persoalan-persoalan,” terang dia. 

Baca: Korban Ojek Pangkalan Belum Bisa Beri Keterangan

Selain akan menambah emisi gas buang, lanjutnya,  kehadiran Go-Jek akan memberi dampak pada minat masyarakat tehadap transportasi massal yang telah lama dibangun di Kota Solo. "Lebih-lebih, luasan Kota Solo yang 44 kilometer persegi. Kita tidak butuh Go-Jek," ujarnya.


(SAN)