Menteri Susi Kembali Tegaskan Perang terhadap Kejahatan Perikanan

Patricia Vicka    •    Senin, 10 Oct 2016 15:52 WIB
pencurian ikan
Menteri Susi Kembali Tegaskan Perang terhadap Kejahatan Perikanan
Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (tengah) dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X (kiri), memukul gong sebagai penanda pembukaan acara ‘The 2nd International Symposium on Fisheries Crime’ di Gedung Agung Istana K

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menegaskan aktivitas pencurian ikan kerap diikuti kejahatan lainnya. Seperti perbudakan, perdagangan manusia, pemalsuan data, penggelapan pajak, dan pelanggaran hak tenaga kerja.

Bahkan, kegiatan penangkapan ikan kini juga disusupi oleh perdagangan gelap narkoba dan binatang langka. Semua kejahatan ini dilakukan sangat terorganisir dan lintas negara.

"Hasil evaluasi kami, mereka melakukan kejahatan terdiri dari berbagai negara. Kapal yang dipakai memiliki persedian bendera dan merekut karyawan dari berbagai negara," ujar Susi saat pembukaan Simposium Internasional Pemberantasan Kejahatan Perikanan di Gedung Agung Yogyakarta, Senin (10/10/2016).

Karena itu, pihaknya terus memberantas kejahatan di sektor perikanan. Salah satunya, menangkap dan menenggelamkan kapal yang terbukti mencuri ikan. 

"Kerugian Indonesia karena illegal fishing sekitar USD20 miliar per tahun dan mengancam 65 persen terumbu karang. Maka kami sudah tegas memberantas ini. Kami akan bagikan pengalaman kami di simposium ini," tuturnya.

Ia menyerukan, sudah saatnya negara-negara di dunia bekerja sama memberantas kejahatan perikanan.

Kepala Subdirektorat Keamanan Lingkungan Hidup Interpol Deon Burger menyambut baik seruan Menteri Susi. Dia bilang, selama ini pemberantasan kejahatan perikanan sering terhambat. Penyebabnya, belum ada komitmen dan peraturan hukum di negara lain.

Simposium ini berlangsung Senin-Selasa, (10-11/10/2016) di Yogyakarta. Acara ini dibuka Presiden RI Jokowi dan dihadiri sekitar 250 perwakilan dari 46 negara, Interpol dan UNODC.


(SAN)