BI Solo tak Temukan Gejala Rush Money

Pythag Kurniati    •    Selasa, 22 Nov 2016 15:53 WIB
rush money
BI Solo tak Temukan Gejala <i>Rush Money</i>
Sejumlah orang bertransaksi di ATM di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Ant - Lucky R

Metrotvnews.com, Solo: Masyarakat lebih jeli menyaring isu soal penarikan uang secara besar-besaran atau rush money. Buktinya di Solo, Jawa Tengah, tak ada gejala nasabah bakal menarik uang besar-besaran. 

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah Solo, Jawa Tengah, Bandoe Widiarto, mengaku aktivitas perbankan berjalan normal. Tak ada kepanikan ataupun tindakan yang mengejutkan dari para nasabah.

Menurut Bandoe, isu rush money tak mengganggu aktivitas perbankan di Solo. Itu membuktikan masyarakat sudah cerdas menerima informasi dengan obyektif.

"Masyarakat lebih jeli melihat informasi termasuk dari mana sumbernya," ungkap Bandoe kepada Metrotvnews.com di Solo, Selasa (22/11/2016).

Menurut Bandoe tak ada alasan untuk melakukan rush money. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kondisi bagus yaitu di atas 5 persen.

"Sementara inflasinya di bawah tiga persen," kata Bandoe.

Sementara stabilitas keuangan juga mapan. Pembayaran kredit juga lancar.

Rush money, kata dia, pernah terjadi pada tahun 1998. Bandoe menerangkan pada saat itu perbankan dalam kondisi yang tidak terlalu bagus. Saat ini sistem perbankan jauh lebih baik. 

Bandoe menerangkan penarikan besar-besaran justru berisiko tinggi. Misalnya kehilangan atau pencurian.

"Namun jika disimpan di bank ada perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," papar dia.

Sementara itu, Bareskrim Mabes Polri tengah menelisik pelaku yang mengajak rush money pada 25 November. Isu tersebut mencuat terkait gerakan pada 25 November dan 2 Desember.

Baca: Polri Selisik Provokator Ajakan Rush Money

"Memang ada pihak-pihak yang ingin mengacaukan sistem perbankan di Indonesia. Aksi provokasi," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun meminta warga tak terpengaruh denan isu tersebut. Sebab tindakan itu justru bakal merugikan negara. Berikut video permintaan Menteri Keuangan:
 


(RRN)