Warga Kulon Progo Diminta Segera Tentukan Tempat Relokasi

   •    Rabu, 28 Sep 2016 14:48 WIB
bandara
Warga Kulon Progo Diminta Segera Tentukan Tempat Relokasi
Pengendara melintas di samping spanduk penolakan pembangunan bandara, di Temon, Kulon Progo, DI Yogyakarta, Minggu (12/6). (Ant/Hendra Nurdiansyah)

Metrotvnews.com, Kulon Progo: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengklaim telah menyiapkan enam desa untuk tempat relokasi warga terdampak pembangunan bandara. Warga diminta segera menentukan lokasi pemindahan tempat tinggalnya itu. 

Melansir Antara, Rabu, 28 September, Sekretaris Daerah Kulon Progo Astungkara, mengatakan, enam desa untuk relokasi itu masih dekat dengan lokasi calon bandara. Yakni Desa Palihan, Glagah, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo, dan Janten. Luasnya, sekitar 51 hektare.

Namun, hingga saat ini, kata dia, belum ada satu warga terdampak bandara yang menentukan lokasi relokasi yang telah disediakan pemkab. 

Baca: Bandara Kulon Progo Ditargetkan Beroperasi 2019

"Hal ini menjadi permasalahan, sehingga terkesan saling melempar. Paling gampang menuduh pemerintah, sehingga ada kesan pemerintah lambat dan Angkasa Pura I tidak berjalan," kata Astungkara.

Akhir-akhir ini, situasi di sekitar lahan bakal bandara agak menghawatirkan. Muncul berbagai hasutan. Seperti isu batas waktu pengosongan rumah sekitar satu-tiga bulan.   

Astungkara berharap warga tidak panik. Ada klausul dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum, yakni Angkasa Pura wajib menyediakan lokasi relokasi sementara, hingga lokasi relokasi tetap selesai dibangun.

"Soal relokasi, BPN DIY akan mengundang seluruh warga terdampak bandara kalau pembayaran sudah selesai. Hal ini dikarenakan harga tanah relokasi tidak merata. Misalnya, dalam satu hamparan terjadi beberapa titik harga," kata Astungkara.

Selain itu, katanya, saat ini muncul adanya warga terdampak bandara yang memiliki banyak uang akan membeli lokasi relokasi di empat tempat. Pada dasarnya, relokasi itu diperuntukan kepada warga yang terdampak langsung. Jangan sampai warga yang banyak uangnya ikut eforia membeli tanah relokasi dengan jumlah banyak.

"Pembangunan lokasi relokasi ada pendampingan. Hal ini yang menjadi kesan terjadi ketidakpastian," katanya.

Baca: Warga Terdampak Bandara Kulonprogo Tagih Kompensasi

Sebelumnya, Project Manager Kantor Proyek Pembangunan Bandara NYIA PT Angkasa Pura I Sujiastono mengatakan bahwa pihaknya mengharapakan kesadaran warga secara mandiri untuk segera mengosongkan lahan.

"Warga sudah terima pembayaran mestinya sudah tahu hak dan kewajibannya," katanya.

Meski masih enggan menjelaskan lebih lanjut, ia menambahkan Angksa Pura telah merancang teknis pengosongan lahan setelah semua tahapan pembayaran selesai dilakukan. Sedianya, pencairan ganti rugi akan dilaksanakan hingga 5 Oktober mendatang. 

Setelah itu, Angkasa Pura juga akan kembali melakukan musyawarah dengan warga terdampak yang meminta ganti rugi berupa relokasi.

Baca: Bandara Kulon Progo Datang, Puluhan Ton Hasil Pertanian Hilang

Skema relokasi saat ini masih terus digarap oleh Pemkab Kulonprogo dan Pemprov DIY. "Adapun, target satu bulan yang diberikan kepada warga guna memenuhi target groundbreaking bandara agar bisa dilakuan secepatnya. PT Angkasa Pura juga terbebani dengan target NYIA (new yogyakarta international airport) yang akan bisa segera beroperasi pada 2019 mendatang," katanya.


(SAN)