Penerimaan Pajak DJP Jateng II Shortfall Rp2,4 Triliun

Pythag Kurniati    •    Kamis, 21 Dec 2017 15:02 WIB
pajak
Penerimaan Pajak DJP Jateng II <i>Shortfall</i> Rp2,4 Triliun
Kakanwil DJP Jateng II Rida Handanu di Kota Solo, Jateng, Kamis, 21 Desember 2017. Foto: Medcom.id/Pythag Kurniati

Solo: Penerimaan pajak Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II mencapai Rp9,1 triliun per Kamis, 21 Desember 2017 atau kurang (shortfall) Rp2,4 triliun dari target tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp11,5 triliun.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jateng II Rida Handanu menuturkan, capaian Rp9,1 triliun tersebut setara dengan 79,22 persen dari target 2017. Dia mengakui sulit untuk mencapai target 100 persen pada tahun ini.

"Sampai akhir tahun, pencapaian penerimaan pajak di DJP Jateng II, kami perkirakan 83 hingga 85 persen (sekitar Rp9,3-9,7 triliun)," beber Rida, Kamis, 21 Desember 2017.

Namun bila dibandingkan tahun 2016, penerimaan pajak tahun ini bisa dikatakan tumbuh cukup baik. Rida menuturkan tahun lalu penerimaan pajak DJP Jateng II sebesar Rp 9,7 triliun. Jumlah tersebut termasuk penerimaan tax amnesty sebesar Rp 1,6 triliun. Sedangkan pada tahun 2017, tidak ada tax amnesty.

"Jadi tahun lalu, jika dikurangi TA (tax amnesty) penerimaan Rp 8,1 triliun. Artinya tahun ini tumbuh lebih baik," urai Rida.

Rida menjelaskan, dari 12 kabupaten/kota di wilayah Kanwil DJP Jateng II, diprediksi tiga diantaranya masih mampu memenuhi 100 persen target hingga akhir tahun. Tiga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut adalah Boyolali, Cilacap dan Karanganyar.

Mengacu data DJP Jateng II, hingga saat ini capaian penerimaan pajak Kabupaten Boyolali telah mencapai 91,2 persen. Disusul Cilacap dengan capaian 90,29 persen. Kemudian Karanganyar sebesar 82 persen.

"Kami prediksi tiga itu mampu 100 persen. Kami upayakan semaksimal mungkin," tutur dia.

Kanwil DJP Jateng II terus mengecek data wajib pajak. Pedoman data tersebut dipergunakan untuk mengimbau wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secepatnya sebelum akhir tahun.

Selain itu, ia mengimbau wajib pajak memanfaatkan PAS Final secepatnya. PAS Final memberi kesempatan bagi seluruh wajib pajak yang memiliki harta yang masih belum dilaporkan dalam SPT Tahunan maupun Surat Pernyataan Harta (SPH).

Jika wajib pajak mengungkapkan sendiri aset sebelum aset ditemukan oleh Ditjen Pajak, maka ketentuan sanksi Pasal 18 UU Pengampunan Pajak tidak berlaku bagi wajib pajak.

"Jika tidak ikut PAS Final dan dilakukan pemeriksaan, sanksinya tetap dikenakan. Jadi PAS Final ini menguntungkan bagi wajib pajak," beber dia.


(SUR)