Tunjangan Pegawai Pajak Dipangkas Berdasarkan Pencapaian

Pythag Kurniati    •    Kamis, 21 Dec 2017 16:23 WIB
pajak
Tunjangan Pegawai Pajak Dipangkas Berdasarkan Pencapaian
Kakanwil DJP Jateng II Rida Handanu di Kota Solo, Jateng, Kamis, 21 Desember 2017. Foto: Medcom.id/Pythag Kurniati

Solo: Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tunjangan pegawai pajak tidak akan dipukul rata. Tunjangan akan diberikan berdasarkan kinerja masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP) dan juga individu.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II Rida Handanu. "Benar. Memang tunjangan kami (pegawai pajak) sangat tergantung pada kinerja atau berbasis kinerja," ungkap Rida di Kota Solo, Kamis, 21 Desember 2017.

Jika pegawai pajak tidak bisa mencapai target yang ditetapkan, tunjangan tidak akan diberikan 100 persen. Namun demikian, yang dimaksud dengan target tidak hanya dilihat semata-mata dari penerimaan pajak saja.

(Baca: Penerimaan Pajak DJP Jateng II Shortfall Rp2,4 Triliun)

Setiap pegawai, kata dia, memiliki indikator sesuai posisinya. Misalnya mulai dari pegawai, kepala kantor hingga di kantor wilayah (kanwil) masing-masing memiliki target yang harus dicapai.

"Termasuk, satu bagian di antaranya adalah mengenai penerimaan pajak," imbuhnya.

Dari sekian banyak indikator tersebut mencerminkan ukuran kinerja individu. Sehingga dalam Kantor Wilayah (Kanwil) yang sama misalnya, tunjangan bagi pegawai satu dengan lainnya bisa berbeda-beda.

Rida mengaku, sekitar 2014 hingga 2016 tunjangan bersifat nasional. Satu indikator untuk semua pegawai.

"Jadi kalau nasional tidak tercapai sekian persen semua kepotong, tunjangannya sama," papar Rida. Sistem tersebut tidak mencerminkan kinerja individu pegawai. Tahun 2017 dimulai tunjangan didasarkan kinerja per individu.



 


(SUR)