Kantor DJP Jateng II Layani Amnesti saat Nyepi

Pythag Kurniati    •    Rabu, 29 Mar 2017 13:31 WIB
tax amnesty
Kantor DJP Jateng II Layani Amnesti saat Nyepi
Suasana di Kantor Kanwil DJP Jateng II, Solo. (Metrotvnews.com/Pythag Kurniati)

Metrotvnews.com, Solo: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II membuka layanan hingga malam hari, terhitung sejak hari Senin-Jumat, 27-31 Maret 2017. Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodir membeludaknya permohonan amnesti pajak.

"Tanggal 27 layanan dibuka dari pukul 08.00-19.00 WIB. Pada hari libur (28 Maret 2017) layanan dibuka hingga pukul 21.00 WIB," ungkap Kepala Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II Rida Handanu, Rabu, 29 Maret 2017.
 
Sedangkan pada 31 Maret 2017, hari terakhir periode III, pelayanan amnesti pajak dibuka hingga pukul 24.00 WIB. “Perpanjangan jadwal pelayanan ini untuk mengakomodir lonjakan pemohon,” imbuh Rida.

Padahal, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama telah menegaskan saat hari besar keagamaan dan libur nasional, seluruh pelayanan amnesti pajak dihentikan.

Dia mengaku, berhentinya layanan amnesti pajak sebagai bentuk penghormatan kepada petugas dan Wajib Pajak (WP) yang merayakan. (Baca: Besok, Seluruh Kantor Pajak Berhenti Layani Amnesti
 
Berdasarkan pantauan Metrotvnews.com di lokasi, lobi Kanwil DJP Jateng II dipenuhi para pemohon layanan amnesti pajak. Sejumlah kursi tambahan ditata agar bisa digunakan oleh wajib pajak yang hadir.
 
Menurut informasi, lonjakan terjadi sejak hari Senin, 27 Maret 2017. Jumlah pemohon melonjak empat kali lipat dari hari biasanya.
 
“Biasanya hanya 50 pemohon per hari. Tapi menjelang akhir periode III bisa sampai 200 pemohon,” ujarnya.
 
DJP Jateng II mencatat penerimaan pajak dari program amnesti pajak hingga hari ini sebanyak Rp1,712 triliun. “Dari 12 KPP di bawah DJP Jateng II, KPP Pratama Surakarta mencatatkan capaian tertinggi sebanyak Rp804,4 miliar,” terang dia.
 
Kakanwil DJP Jateng II mengimbau masyarakat segera memanfaatkan program amnesti pajak sebelum periode III berakhir pada 31 Maret 2017 mendatang. “Sejak 1 April nanti jika ada harta yang ditemukan dan belum dilaporkan, yang berlaku adalah sanksi. Karena program berikutnya adalah tahun penegakan hukum,” tutupnya.


(SAN)