UMKM Sleman Berat Terapkan UMK 2017

Patricia Vicka    •    Jumat, 25 Nov 2016 16:11 WIB
upah
UMKM Sleman Berat Terapkan UMK 2017
Perajin menenun dengan alat tenun bukan mesin (ATBM) di Desa Wisata Gemplong, Moyudan, Sleman, DI Yogyakarta. (Metrotvnews.com/Patricia Vicka)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Besaran upah minimum kabupaten (UMK) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan. Pemkab setempat mewajibkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) mengikuti aturan itu. Namun, para pelaku UMKM keberatan.

Salah seorang perajin anyaman di Gemplong 1, Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman, Arif, mengatakan, kesulitan menerapkan UMK karena ketiadaan jam kerja para karyawan. Jam kerja karyawan di tempat disesuaikan dengan pesanan. 

"Kami membuat barang kalau ada pesanan saja. Jam kerja karyawan juga enggak mesti delapan jam. Kadang mereka seminggu enggak masuk. Kadang sehari hanya masuk empat jam," ujarnya pada Metrotvnews.com di tempat kerjanya, Jumat (25/11/2016). 

Baca: UMK Yogya Dikeluhkan UMKM

Belum lagi daya beli masyarakat tahun ini yang dinilainya lemah. Ditambah adanya program amnesti pajak yang kini menyasar UMKM membuatnya berat menetapkan UMK 2017. 

"Pemerintah kalau menerapkan pada UMKM apa ndak punya hati? UMK itu cocoknya untuk pengusaha atau perusahaan yang sudah besar dan karyawan banyak," katanya. 

Selama ini, dia menggunakan menggaji lima karyawan dengan sistem upah mingguan. Disesuaikan dengan jam kerja mereka dalam sehari. Bila diakumulasi, dia mengklaim, gaji para karyawannya mendekati UMK Sleman 2016. Dalam sebulan kapasitas produksi usahanya mampu membuat hingga 1.000 kerajinan. 

Hal serupa juga dialami perajin blangkon di Beji, Godean, Sleman, Khoirudin. Ia mengaku masih sulit mendapatkan laba, apalagi membayar pekerja sesuai UMK. "Cari pekerja sulit. Pesanan banyak tapi ndak ada yang membuat," katanya. 

Para pelaku UMKM ini meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan UMK bagi UMKM. (Baca: Apindo Jatim: 40 Persen Perusahaan tak Mampu Bayar UMK 2017)

Kepala Seksi Pengupahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Darmawan menegaskan UMK 2017 harus diterapkan pada pekerja di sektor UMKM. Pihaknya kini tengah mensosialisasikam kenaikan UMK ke seluruh pengusaha dan UMKM bersama Disnakertrans kabupaten dan kota. 

Besaran UMK ditetapkan oleh Gubernur DIY Hamengku Buwono X melalui Pergub 235/2016. Peraturan itu ditandatangani pada 1 November 2016 dan berlaku mulai 1 Januari 2017.

Rinciannya, Kabupaten Sleman Rp1.448.385 (naik Rp110.385). Kabupaten Bantul Rp1.404.760 (naik Rp107.060). Kabupaten Kulon Progo Rp1.373.600 (naik Rp104.730). Kabupaten Gunungkidul Rp1.337.650 (naik Rp101.950).


(SAN)