Tantangan Besar Industri Kayu Indonesia Setelah Menembus Pasar Uni Eropa

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 26 Apr 2017 14:36 WIB
ekspor
Tantangan Besar Industri Kayu Indonesia Setelah Menembus Pasar Uni Eropa
Acara Diseminasi Capaian Penerbitan Lisensi FLEGT Indonesia di Dinas Kehutanan dan Perkebuhan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu, 26 April 2017. (Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Indonesia telah mengklaim diri sebagai negara pertama yang memiliki hak menerbitkan lisensi Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) dalam bidang ekspor hasil industri kayu ke luar negeri. Hak mengeluarkan lisensi FLEGT itu diperoleh setelah produk kayu dari Indonesia memenuhi persyaratan uji tuntas yang berlaku di European Union Timber Regulation (EUTR) atau aturan perkayuan Uni Eropa.

Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Laksmi Dewanthi mengatakan Indonesia bisa mengekspor hasil kerajinan kayu tanpa pemeriksaan uji tuntas. Namun, memang industri kayu yang diekspor harus sudah mendapat Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK).

"SVLK di Indonesia memasuki era baru. Sejak 15 November 2016, pasar kayu dari Indonesia sudah diterima di Uni Eropa," kata Laksmi dalam acara Diseminasi Capaian Penerbitan Lisensi FLEGT Indonesia di Dinas Kehutanan dan Perkebuhan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu, 26 April 2017.

Capaian memperoleh hak menerbitkan FLEGT, hal itu menjadi bukti kepercayaan Uni Eropa terhadap pasar industri kayu asal Indonesia. Pasalnya, Uni Eropa melarang impor kayu yang tak bisa dijamin legalitasnya.

"Ini momentum tak hanya untuk ekspor tapi bisa menghapus dan menjawab Indonesia sudah bukan negara penghasil kayu dari pembalakan liar. Bertahun-tahun memerangi hal itu dan sudah banyak upaya yang kita lakukan," tuturnya.

Menurut Laksmi, Indonesia masih menjadi negara satu-satunya yang mendapat lisensi FLEGT. Namun, bukan tak mungkin negara lain mengupayakan hal serupa. Ia menyebut, Vietnam dan Kongo menjadi negara yang bakal mengikuti jejak Indonesia.

"Kita harus bersiap menghadapi negara lain yang bukan tak mungkin mengambil lisensi FLEGT. Untuk menghindari kendala, kita akan terus melakukan pembenahan, khususnya di kota-kota besar yang menjadi sentra industri kayu di indonesia. Masih punya banyak pekerjaan rumah," katanya.

Sejak 15 November 2016, Indonesia sudah menerbitkan sebanyak 14.548 lisensi untuk ekspor produk kayu ke Uni Eropa. Dari jumlah lisensi itu, memiliki bobot 364.735.450 kilogram dengan nilai USD400.156.088.

Kementerian LHK hingga kini masih berkoordinasi dengan sejumlah pelaku usaha ekspor, seperti yang ada di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Banjarmasih, Denpasar, dan Medan.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebuhan DIY Sutarto menyampaikan wilayahnya menjadi salah satu daerah potensial. Menurutnya, dunia ekspor hasil kerajinan kayu masih memerlukan perhatian agar terus bisa berkembang.

"Kepercayaan Uni Eropa akan meningkatkan daya ungkit industri kayu Indonesia ke Eropa," ungkapnya.

Ia mengaku terus memantau ratusan industri kayu hingga IKM agar bisa berkembang. Di samping itu, juga ada 24 ribu hektar hutan rakyat. Ada pula petani hutan yang mendapat sertifikat SVLK di Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo.


(SAN)