Pemkot Yogya Perpanjang Moratorium Izin Hotel Baru

Agus Utantoro    •    Selasa, 11 Oct 2016 14:41 WIB
hotel
Pemkot Yogya Perpanjang Moratorium Izin Hotel Baru
Pemandangan Kota Yogyakarta dari udara. (Media Indonesia/Panca Syurkani)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Moratorium (penghentian sementara) pemberian izin pembangunan hotel baru di wilayah Kota Yogyakarta diperpanjang. Perpanjangan itu berlaku hingga 31 Desember 2017.

Moratorium tertuang dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 55/2016 untuk menggantikan aturan sebelumnya Perwal nomor 77/2013 tentang moratorium Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel.

Kepala Dinas Perizinan kota Yogyakarta Heri Karyawan mengaku belum mengetahui aturan baru tersebut. Namun, pihaknya akan patuh dan tidak memberikan IMB Hotel baru.

“Secara resmi, kami memang belum menerima aturan baru tersebut. Namun, jika di aturan baru disebutkan adanya perpanjangan moratorium, tentu akan kami laksanakan,” kata Heri, dikutip Media Indonesia, Selasa (11/10/2016).

Ia menyebut, selama 1 januari 2014 hingga 31 Desember 2015, tercatat 104 permohonan izin pembangunan hotel baru di Kota Yogyakarta. Hingga kini belum dikabulkan.

Terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta Istidjab Danunegoro mengatakan batasan waktu moratorium yang ditetapkan belum sesuai harapan.

“Kami berharap, batasan waktu moratorium bisa sampai tiga tahun atau hingga 2019 sama seperti di Kabupaten Sleman. Tetapi, ini cuma satu tahun. Artinya, kami masih harus berjuang lagi tahun depan,” tutur Istidjab.

Ia menyebut, moratorium izin pembangunan hotel baru sangat dibutuhkan karena rata-rata okupansi hotel di Yogyakarta masih rendah. Yaitu, sekitar 56 persen untuk hotel berbintang dan 28 persen untuk hotel nonbintang.

“Lama inap tamu juga masih rendah, kurang dari dua hari,” katanya.

Di Yogyakarta, PHRI mencacat ada 86 hotel berbintang dengan sekitar 8.600 kamar dan 1.100 hotel nonbintang dengan sekitar 12.500 kamar.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyebut okupansi hotel menjadi patokan perpanjangan moratorium. Jika rata-rata okupansi belum mencapai 70 persen, moratorium akan dilanjutkan.


(SAN)