Pembebasan Lahan Tol di Tegal Lewat Konsinyasi

Kuntoro Tayubi    •    Selasa, 14 Mar 2017 18:29 WIB
tol
Pembebasan Lahan Tol di Tegal Lewat Konsinyasi
Lahan dan rumah untuk proyek pembangunan Tol Trans Jawa yang belum dibebaskan di Tegal, Jawa Tengah. (Metrotvnews.com/Kuntoro Tayubi)

Metrotvnews.com, Tegal: Dua bidang tanah terdampak proyek jalan tol Pejagan-Pemalang diselesaikan dengan konsinyasi. Uang pembayaran dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Slawi Tegal, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
 
"Ada dua bidang tanah yang kami lakukan konsinyasi ke pengadilan karena pemiliknya tidak mau mengambil uang ganti rugi. Padahal orangnya ada," kata Ketua Satgas B Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Makmuri, Selasa, 14 Maret 2017.
 
Menurut Makmuri, langkah konsinyasi diambil karena kedua pemilik tanah tersebut sebelumnya dalam musyawarah sudah sepakat dengan nominal harga ganti rugi.‎ Namun, saat pembayaran ganti rugi, mereka tidak datang. Mereka merupakan pemilik tanah di wilayah Desa Kaliwadas dan Pagedangan, Kecamatan Adiwerna.
 
"Padahal berita acara penetapan harga ganti rugi sudah ditandatangani, tapi tidak pernah datang saat dilakukan pembayaran. Alasannya juga tidak tahu," ujarnya.
 
Makmuri mengatakan, dari 2.438 bidang tanah yang harus dibebaskan ‎di seksi III (Brebes Timur-Tegal dan IV (Tegal-Pemalang), seluruhnya sudah dibebaskan kecuali tujuh bidang tanah yang masih menunggu keputusan kasasi di Mahkamah Agung (MA). 
 
"Kami masih menunggu keputusan dari MA. Karena keputusannya sampai saat ini belum keluar, jadi tanahnya juga belum bisa dibebaskan," katanya.
 
Menurut Makmuri, seharusnya gugatan hukum yang diajukan ke MA sudah diputus maksimal 30 hari setelah materi gugatan dimasukan. Namun, hingga lebih dari dua bulan sejak diajukan, upaya hukum lanjutan itu belum ada keputusan. ‎ 
 
"Sesuai ketentuan, maksimal 30 hari sejak diajukan sudah keluar putusannya. Tapi ternyata sampai sekarang belum keluar, padahal sudah lebih dari satu bulan," ujarnya.
 
Ketujuh bidang tanah tersebut terdiri dari satu b‎idang di Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, dan enam bidang di Desa Karangjati, Kecamatan Tarub milik tiga orang. Sebelum mengajukan kasasi ke MA, gugatan mereka ke PN Slawi terkait besaran ganti rugi ditolak.


(SAN)