Ganjar Persilakan Apindo Gugat Ketetapan UMK Jateng

   •    Rabu, 23 Nov 2016 19:38 WIB
upah
Ganjar Persilakan Apindo Gugat Ketetapan UMK Jateng
Ilustrasi: Sejumlah pekerja menghitung uang saat pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran di pabrik rokok PT Djarum, Kudus, Jateng. (Ant/Yusuf Nugroho)

Metrotvnews.com, Semarang: Surat ketetapan gubernur Jawa Tengah soal upah minimum kabupaten kota dinilai memberatkan pengusaha. Ganjar Pranowo, selaku komandan Provinsi Jateng, menyilakan Apindo mengajukan penangguhan UMK 2017.

"Silakan, dikasih waktu menyampaikan keberatan (penangguhan) maksimal sepuluh hari sebelum UMK diterapkan pada 2017," kata Ganjar, dikutip Antara, di Semarang, Rabu (23/11/2016).

Ganjar juga tidak keberatan jika Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng mengajukan gugatan ke pengadilan. Terutama nominal UMK 2017 di Kota Semarang dan Kabupaten Jepara.

"Kalau mau digugat juga boleh, itu di Undang Undang Ketenagakerjaan sudah jelas," ujar Ganjar.

Baca: Industri Mebel Jepara Ubah Sistem Pengupahan

UMK untuk kabupaten kota di Provinsi Jateng telah ditetapkan pada Senin (21/11/2016). Ketetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/50 tahun 2016 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017.

Pengusaha di beberapa daerah, seperti Jepara, Kudus, Semarang, mengaku keberatan dengan kenaikan UMK itu. 

Baca: 2017, Perusahaan di Kudus Diminta Patuhi Bayar UMK Rp1,7 Juta

Ketua Apindo Jateng Frans Kongi menilai mestinya penerapan UMK mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015. "Dengan mengikuti peraturan tersebut, artinya kenaikan UMK 2017 tidak boleh lebih dari 8,40 persen," katanya. Jika tidak, pengusaha dirugikan.


(SAN)