Harapan Kesejahteraan Meningkat Lewat Kampung KB

Mohammad Adam    •    Senin, 18 Dec 2017 22:46 WIB
ekonomi kreatifbkkbnkeluarga berencana
Harapan Kesejahteraan Meningkat Lewat Kampung KB
Kegiatan membatik di Kampung KB Desa Malangrejo, Sleman, DIY (dokumentasi BKKBN).

Yogyakarta: Sebagai salah satu jurus andalan pemerintah mengatasi masalah kependudukan, program Kampung Keluarga Berencana (KB) tidak hanya berkutat pada aspek edukasi. Tapi ditengarai juga mendorong terbentuknya keluarga sejahtera.

Hal tersebut dijalankan oleh Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan membentuk kelompok swadaya masyarakat yang disebut sebagai UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).

Salah satu contoh kampung KB yang dibentuk oleh BKKBN terletak di desa Malangrejo, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian tersebut menjadi salah satu lokasi yang dipilih sebagai Kampung KB.

Ketua UPPKS Barokah Desa Malangrejo, Muslimah, menyatakan sebelum desanya ditunjuk sebagai kampung KB, aktivitas UPPKS hanya bisa menghasilkan lima buah kerajinan dalam satu bulan. "Tapi saat dicanangkan kampung KB di Malangrejo pada 2 Februari 2016, UPPKS kami perlahan-lahan meningkat produksinya menjadi 20-an kerajinan setiap bulan pada masing-masing UPPKS.” ujar Muslimah dalam keterangan tertulis, Senin 18 Desember 2017.

Ia menambahkan, UPPKS yang dibentuk juga menjadi strategi untuk mendorong peningkatan pendapatan keluarga melalui kegiatan ekonomi kreatif. Dengan demikian, ini pun mendorong terbentuknya keluarga sejahtera.

Menurut pembina kampung KB di Desa Malangrejo, Mujiborahman, tim pendamping berperan penting mengedukasi program keluarga berencana dalam setiap kegiatan UPPKS tersebut. “Saat ini pengguna KB semakin bertambah, begitu juga pengetahuan mengenai KB. Kasus pernikahan usia dini juga sudah tidak ada sejak dua tahun terakhir,” kata dia.

Program kampung KB menyasar daerah dengan beberapa kriteria. Salah satunya adalah jumlah warga miskin di tingkat rukun Warga (RW) lebih tinggi jumlahnya dari rata-rata jumlah warga miskin per RW di tingkat kelurahan. Apabila kampung KB berada di tingkat desa, maka indikator yang digunakan adalah rata-rata jumlah warga miskin di desa tersebut lebih tinggi daripada rata-rata jumlah keluarga miskin per desa di satu kecamatan.

Adapun tingkat partisipasi keluarga dalam program ketahanan keluarga maupun kepesertaan KB aktif yang masih rendah, serta tidak adanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) menjadi faktor lainnya. Mujiborahman menjelaskan, hal itu karena Desa Malangrejo berada di kawasan wisata dan perbatasan perkotaan dengan potensi kerawanan sosial.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Utama BKBBN H Nofrijal mengklaim bahwa pihaknya berhasil membentuk 6.000 kampung KB hingga Oktober 2017. Program kampung KB yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tersebut kini telah memasuki tahun kedua.

“Pada tahun 2016 kami targetkan untuk membentuk 514 kampung KB di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan terbentuk lebih dari 600 Kampung KB. Pada tahun 2017 kami targetkan hampir 7.900 kampung KB," kata Nofrijal.

Menurut Nofrijal, pekerjaan rumah BKKBN saat ini adalah menjadikan kampung KB menjadi miniatur progam Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. "Program kampung KB juga merupakan upaya untuk memastikan masyarakat Indonesia mengetahui dan melaksanakan konsep hidup sehat dan sejahtera," katanya.


(ADM)