Pertumbuhan Ekonomi DIY Hanya Dinikmati Warga Perkotaan

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 24 May 2017 18:27 WIB
pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi DIY Hanya Dinikmati Warga Perkotaan
Pemandangan Yogyakarta dari udara. (Media Indonesia/Panca Syurkani)

Metrotvnews.com Yogyakarta: Pertumbuhan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya dinikmati masyarakat kawasan kategori perkotaan, yakni Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Sleman. Demikian kesimpulan Institute Research and Empowerment (IRE).

Hal itu diperkuat dengan sensus kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Satistik DIY. Rinciannya, angka kemiskinan di Kabupaten Sleman sebesar 9,5 persen, Kota Yogya (8,67 persen), Kabupaten Bantul (15,89 persen), Kabupaten Gunungkidul (20,83 persen), dan Kabupaten Kulon Progo (20,64 persen).

“Di tengah geliat sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang bergairah, tingkat kemiskinan di DIY justru salah satu yang paling tinggi di Pulau Jawa bersama dengan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data BPS pada Maret 2016,” kata peneliti IRE Yogyakarta Rajif Dri Ranggadalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Rabu, 24 Mei 2017.

Rajif mengatakan penelitian yang mencakup aspek ekonomi (ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pengeluaran/konsumsi) dan non ekonomi (ketimpangan dalam pelayanan dasar, yakni administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan) menunjukkan, corak kemiskinan berbeda ditemukan di desa-desa kawasan urban atau pinggiran perkotaan.

Menurutnya, kemiskinan di kawasan tersebut bukan semata masalah ketiadaan aset. Namun juga ketidakmampuan kelompok miskin untuk mengakses pekerjaan di sektor formal yang memberikan tingkat pendapatan yang lebih besar.

Selain itu, pola pengeluaran di desa-desa kawasan urban berbeda dengan pola pengeluaran di kawasan rural atau desa antarkabupaten. Pengeluaran di masyarakat urban, dari kelompok kaya dan menengah, lebih banyak dialokasikan untuk konsumsi sebagai penanda identitas, seperti rekreasi, belanja di mal, investasi, serta asuransi.

Sementara itu, pengeluaran pada masyarakat rural dan urban di kelompok miskin cenderung dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi harian dan operasional pendidikan.

Dari segi pelayanan publik, lanjut Rajif, masih terjadi problem ketidakmerataan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Terutama terjadi antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulon Progo serta Kabupaten Gunungkidul. Namun, ada pula kesamaan kondisi  antara kawasan urban dengan kawasan rural, yakni ketersediaan fasilitas dan biaya pendidikan yang digratiskan memberikan kemudahan bagi kedua lapisan masyarakat itu.

“Berbagai program jaminan sosial cukup mampu mengatasi problem masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, seperti Jamkesda, Jampersal, BPJS, KIS, KIP, dan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD)," kata Rajif yang juga Koordinator penelitian Ketimpangan Perdesaan dan Perkotaan di DIY.

Namun demikian, kata dia, keakuratan data penerima manfaat masih menjadi kendala dalam proses penyalurannya.

Hasil penelitian IRE juga menunjukkan ketimpangan desa kota di DIY selama ini diperparah dengan kekurangpedulian pemerintah terhadap kebijakan tata ruang. Mengingat, pembangunan dan pemafaatan tata ruang belum berorientasi untuk menjamin kehidupan berkelanjutan desa.

Deputi Pengembangan Program dan Jaringan IRE Yogyakarta, Titok Hariyanto menambahkan problem-problem ketimpangan perdesaan dan perkotaan harus diselesaikan dengan mendesain kebijakan yang pro kepentingan publik. IRE menawarkan solusi agar DIY segera menyusun desain kebijakan terkait tata ruang dan pengembangan kawasan yang berorientasi pada pemerataan kegiatan perekonomian produktif antar kabupaten/kota.

“Selain itu mendorong kerja sama antardaerah yang berorientasi pada pemerataan kesenjangan antar kabupaten dan kota,” ucapnya.


(SAN)