Kartu Pengawasan Wajib Dikantongi Pengemudi Transportasi Online

Patricia Vicka    •    Senin, 06 Nov 2017 20:07 WIB
transportasi berbasis aplikasi
Kartu Pengawasan Wajib Dikantongi Pengemudi Transportasi Online
Direktur Angkutan Darat Cucu Mulyana (tengah) saat Sosialisasi Permenhub Nomor 108 Tahun 2017, Senin 6 November 2017, MTVN - Vicka

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Kartu Pengawasan menjadi dokumen penting bagi operasional transportasi online di Yogyakarta. Sopir mendapatkan Kartu Pengawasan setelah menjalani uji Kir dan memegang surat izin mengemudi (SIM) umum.

Direktur Angkutan dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana, menegaskan pengemudi taksi online bisa mengurus Kartu Pengawasan di Dinas Perhubungan Provinsi. Tujuannya agar Dishub Provinsi bisa mengawasi jumlah kuota dan operational taksi online.
 
“Kalau bapak-bapak sudah urus uji kir dan punya SIM umum langkah selanjutnya urus kartu pengawasan. Mintanya ke Dishub provinsi,” tegas Cucu saat Sosialisasi Peranturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek di Markas Besar Polda DIY Yogyakarta, Senin 6 November 2017.
 
Sementara untuk pengemudi yang memiliki mobil baru, mereka tak perlu mengikuti uji KIR. Pengemudi cukup  meminta Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT). Cucu menjelaskan prosedur pembuatan SRUT mudah. Pengemudi taksi online tinggal meminta surat rekomendasi ke Dinas Perhubungan setempat untuk meminta SRUT pada dealer tempat membeli mobil.
 
“Urus SRUT bagi pemilik kendaraan umum mudah. Tapi terasa sulit bagi para pengemudi taksi online yang belum terbiasa mengurus perizinan,” kata Cucu.
 
Pengurusan uji KIR atau SRUT,  SIM Umum, serta pemasangan stiker adalah tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh pengemudi taksi online di bulan pertama pengaplikasian Permenhub Nomor 108 tahun 2017. Ketiga persyaratan ini dibutuhkan untuk memenuhi enam persyaratan lainnya seperti pembentukan badan hukum, pembatasan wilayah, argometer taksi, dan kuota.  Kemenhub memberikan tenggat waktu hingga Februari 2018 untuk para pengemudi taksi online memenuhi 6 persyaratan tersebut.
 
Cucu turut meminta Pemda DIY segera menentukan kuota selama masa penyesuaian. Kuota didasarkan pada kebutuhan transportasi umum di DIY. 

“Kuota dibuat dalam masa penyesuaian tiga bulan. Gubernur juga menetapkan batas wilayah operasi selama masa penyesuaian,”tegasnya.
 
Selain itu Pemda diminta menganggarkan alokasi dana untuk penindakan taksi online di APBD 2018. “Penindakan itukan kewenangan daerah. Dan penindakan itu butuh anggaran misalnya  untuk peralatan emboss di uji kir, dan pengadaan stiker. Waktu penetapan kuota hingga Februari 2017,”tutupnya.
 
Ditemui ditemapt yang sama Kepala Dinas Perhubungan DIY Sigit Sapto Raharjo mengatakan pihaknya akan membahas besaran kuota esok hari. Kuota yang ditetapkan akan menampung aspirasi dari pengemudi taksi online, Organda dan pengemudi taksi konvensional serta hasil kajian dari para akademisi dan peneliti.


(RRN)