Cegah Wabah Difteri, Semarang Buka Konsultasi Online

Mustholih    •    Selasa, 12 Dec 2017 19:25 WIB
klb difteri
Cegah Wabah Difteri, Semarang Buka Konsultasi Online
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, saat meluncurkan ambulans gratis.

Semarang: Pemerintah Kota Semarang merespons perintah Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, terkait penanganan kejadian luar biasa (KLB) Difteri dengan membuka layanan konsultasi kesehatan berbasis online. Layanan itu dibuat untuk menjawab keinginan warga Kota Semarang mendapat informasi terkait gajala-gejala KLB Difteri, namun malas pergi ke dokter.

"Biasanya kalau demam enggak seberapa, cuma hangat-hangat saja, masyarakat malas untuk berobat ke dokter, padahal bisa saja itu menjadi gejala difteri," kata Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, di sela-sela peluncuran ambulans gratis, Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 12 Desember 2017.

Menurut Hendi, sapaan akrabnya, warga yang memanfaatkan layanan online ini langsung ditangani oleh dokter yang ikut bergabung dalam program Konter Online (konsultasi Dokter online). "Dengan layanan gratis ini, masyarakat dimudahkan. Cukup melakukan konsultasi lewat WA (WhatsApp), selanjutnya dipandu. Misalnya sakit enggak tenggorokannya, ada putih-putihnya nggak, dan seterusnya," terang Hendrar Prihadi.

Masyarakat Semarang yang ingin mengakses layanan konsultasi ini bisa mengirim pesan singkat ke aplikasi WhatsApp di 081129000132. Hendrar Prihadi membenarkan bahwa ada satu warga Semarang yang sempat terkena sakit difteri. Namun, kasus itu sudah ditangani dan warga yang terkena difteri tersebut dinyatakan sudah sembuh.

Hendrar Prihadi menyatakan komitmennya meluncurkan layanan kesehatan gratis bagi warga Semarang. Sebelum membuka konsultasi kesehatan online, Semarang sudah meluncurkan program Universal Health Coverage untuk menjamin pengobatan gratis dan ambulans gratis untuk penanganan gawat darurat. 

"Dulu katanya hidup itu UUD, Ujung-ujungnya duit. Sekarang di Semarang UUD-nya diganti jadi ura usum duit (tidak musim duit). Artinya Pemerintah terus mengupayakan segala urusan masyarakat agar gratis ditanggung pemerintah," jelas Hendrar Prihadi.


(ALB)