Lindungi PMI, Kemenaker Resmikan LTSA di Kendal

Gervin Nathaniel Purba    •    Kamis, 12 Apr 2018 07:51 WIB
berita kemenaker
Lindungi PMI, Kemenaker Resmikan LTSA di Kendal
Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan, Soes Hindharno (Foto:Dok.Kemenaker)

Kendal: Pemerintah meresmikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Rabu, 11 April 2018. Upaya ini sebagai bentuk konkret pemerintah hadir di tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

"Saat ini sudah terbentuk total 23 LTSA di seluruh Indonesia. Kita terus tingkatkan semua aspek pelayanan bagi PMI agar lebih terlindungi," ujar Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan, Soes Hindharno, dalam keterangan persnya.

Soes mengungkapkan, pihaknya terus berupaya dan berkomitmen kuat untuk memberikan perlindungan kepada PMI dan anggota keluarganya sejak sebelum bekerja, masa bekerja, hingga kembali tiba di daerah asalnya. Diharapkan upaya tersebut mampu menekan angka pekerja migran ilegal, juga menjamin keselamatan dan kesejahteraan PMI.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam upaya mewujudkan pelayanan kepada PMI yang cepat, mudah, transparan, pasti, terjangkau, dan murah," katanya.

Ia menambahkan, LTSA merupakan satu dari sekian substansi penting di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur pelayanan penempatan dan pelindungan PMI dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk membentuk LTSA.

"LTSA bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan pelindungan PMI, memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen, serta mempercepat peningkatan kualitas pelayanan," imbuhnya.

Selain itu, Soes juga mengimbau pemerintah daerah untuk memaksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai cara percepatan peningkatan kompetensi. Sehingga, PMI yang akan bekerja ke luar negeri juga sudah mengantongi keterampilan dan tersertifikasi.

"Hal ini akan mendorong penempatan tenaga kerja sektor formal ke luar negeri," tuturnya.

Menurut Soes, selain pembentukan LTSA, pemerintah juga sudah menggulirkan program Desa Migran Produktif. Program tersebut bertujuan untuk meminimalisir kasus PMI ilegal, Human Trafficking, dan memberdayakan PMI purna, serta keluarga PMI terutama di daerah kantung-kantung PMI.

"Ini (Desmigratif) juga langsung melibatkan pemerintah desa, sehingga menjadi jaring pengaman penempatan dan perlindungan PMI sejak dari desa serta memberdayakan PMI purna dan keluarga PMI," ucap Soes.

Sementara itu, Wakil Bupati Kendal, Masrur Masykur mengatakan Kabupaten Kendal merupakan kabupaten kedua pengirim PMI terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu pelayanan dan perlindungan PMI harus diutamakan.

"Kita harus memberikan pelayanan kepada para pahlawan devisa ini sebagaimana seharusnya pelayanan kepada pahlawan," kata Masrur.


(ROS)