Menkes Sebut Indonesia Masih Hadapi Maldistribusi Tenaga Kesehatan

Pythag Kurniati    •    Sabtu, 23 Sep 2017 17:46 WIB
dokter dan kesehatan
Menkes Sebut Indonesia Masih Hadapi Maldistribusi Tenaga Kesehatan
Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah -- MTVN/Pythag Kurniati

Metrotvnews.com, Solo: Menteri Kesehatan Nila F. Moeleok mengatakan, Indonesia masih menghadapi persoalan maldistribusi tenaga kesehatan. Kebanyakan tenaga kesehatan ingin bekerja di kota-kota besar ketimbang di daerah terluar dan terpencil.

"Sebenarnya jumlah dokter kita cukup, namun yang terjadi adalah maldistribusi," kata Nila saat membuka Rapat Koordinasi Forum Ikatan Alumni Kedokteran Seluruh Indonesia (FIAKSI) Wilayah Jawa Tengah II di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 September 2017.

Merujuk kondisi ketenagaan Puskesmas di Indonesia pada 2017, ada 289.465 tenaga kesehatan di Puskesmas Indonesia. Jumlah tersebut antara lain terdiri dari dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, hingga ahli teknologi laboratorium medik.

Menurut standar, lanjut Nila, total kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas sebanyak 183.264 orang. "Artinya, sudah mencukupi kebutuhan," kata dia.

Namun, merujuk data tersebut, ada 155.833 maldistribusi tenaga kesehatan. Nila mencontohkan, tenaga kesehatan di satu Puskesmas di Jakarta kurang lebih 45 orang.

"Sedangkan, di Papua hanya dua orang. Seperti itu gambarannya," imbuh Nila.

Maldistribusi juga terjadi pada tenaga dokter spesialis di Indonesia. Ada sekitar 140 ribu maldistribusi dokter spesialis.

Nila menuturkan, dari segi jenis, kebanyakan dokter juga memilih spesialis obgyn atau kebidanan dan kandungan. Ini jelas terjadi ketimpangan.

Jumlah dokter spesialis obgyn saat ini tercatat sebanyak 7.126 orang. Sedangkan, standar kebutuhan sebanyak 4.205 orang.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Kesehatan menggalakkan program Nusantara Sehat. Tenaga kesehatan dikirim ke daerah-daerah terpencil untuk memberikan pelayanan.

"Kemudian, untuk dokter spesialis, kita wajibkan mereka satu tahun ke daerah," pungkas dia.


(NIN)