Keputusan MK Naikkan Derajat Perempuan

   •    Kamis, 31 Aug 2017 20:11 WIB
keraton yogyakarta
Keputusan MK Naikkan Derajat Perempuan
Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin (kanan). Foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir pasal soal syarat menjadi gubernur Yogyakarta membawa angin segar bagi perempuan. Putusan itu sebagai karpet merah bagi perempuan untuk bisa menjadi pemimpin.

"Konstitusi memberikan karpet merah yang lebar bagi kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, raja, atau semacamnya," kata Irmanputra Sidin, ahli hukum tata negara sekaligus pemohon uji materi pasal itu ke MK, dalam keterangan tertulis, Kamis 31 Agustus 2017.

MK menyatakan Pasal 18 Ayat (1) huruf m UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY bertentangan dengan UUD 1945. Pasal itu disebut tak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Adapun isi pasal yang dibatalkan itu antara lain: Calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah warga negara RI yang harus memenuhi syarat: menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara, istri, dan anak.

Di pasal itu seolah-olah hanya laki-laki yang berhak menjadi gubernur atau wakil gubernur Yogyakarta. MK memutuskan membatalkan pasal itu berdasarkan Putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016. Putusan dibacakan hari ini.

"Putusan MK ini memberi basis hukum yang kokoh bahwa siapa pun berhak memimpin Yogyakarta," kata Irman.

Baca: Sultan Sambut Positif Putusan MK soal Calon Gubernur DIY

Putusan MK, lanjutnya, adalah cerminan dari sebuah manifestasi perlindungan hak-hak setiap orang di muka bumi tanpa harus mendsikriminasi kaum perempuan.

Sikap MK ini juga membawa angin segar bagi perkembangan konstitusi dan konstitusionalisme di dunia. "Bahwa untuk menjadi raja di Indonesia tak harus laki-laki," katanya.

Gubernur sekaligus Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mendukung keputusan MK. "Artinya negara tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Siapa pun bisa (menjadi raja/gubernur)," kata dia di Pasar Beringharjo Yogyakarta, Kamis 31 Agustus 2017.


(UWA)