Tolak Bayar Pungutan, Siswa & Wali Murid Mengaku Di-Bully

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 21 Sep 2016 16:19 WIB
pungutan liar
Tolak Bayar Pungutan, Siswa & Wali Murid Mengaku Di-<i>Bully</i>
Sejumlah wali murid TK dan SD Model Sleman saat mengadu ke LBH Yogyakarta. Foto: Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Yogyakarta: TK dan SD Model Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dituding memungut sejumlah uang ke para wali murid. Tak hanya tahun ini, pungutan itu telah berlangsung beberapa tahun silam. Anehnya, siswa dan wali murid yang tak membayar pungutan justru menjadi korban kekerasan atau bullying.

Seorang wali murid TK dan SD Model Sleman, Sandra Lena, mengatakan sejumlah orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah memperoleh perlakukan tak mengenakkan lantaran enggan membayar pungutan. Sebab, nama siswa dan wali murid yang belum membayar pungutan itu dipajang di papan pengumungan.

"Orang tua yang mengantar siswa di sekolah itu dilihat orang tua lain, diam sejenak lalu orangnya lewat. Orang tua yang tak membayar (pungutan) seperti tersisihkan," ujar Sandra saat menyampaikan aduan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Rabu (21/9/2016).

Tak hanya itu, lanjut Sandra, orang tua yang belum membayar pungutan tersebut juga menjadi perbincangan di grup sosial media. Dalam perbincangan itu, orang tua siswa memperoleh perlakuan diskriminatif hingga dikucilkan.

"Setiap kelas itu kan orang tua (siswa) ada grup WA (Whatsapp). Siapa yang belum bayar (pungutan) dibahas. Habis itu anaknya di-bully," ujar Sandra.

Inayah Rohmaniyah, wali murid, mengaku sempat mendengar percakapan yang berisi rencana "memiskinkan" orang tua yang tak membayar punguta agar mendapat bantuan Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Inayah menyebut, yang dinilai kaya membantu siswa yang tidak membayar.

"Ada yang bilang, kan ruangannya ber-AC, siswanya disuruh keluar saja kalau tidak membayar (pungutan) itu," ucapnya.

Ia menyebut perlakuan menjadi bentuk diskriminasi dan tak pantas terjadi di lingkungan sekolah. Menurutnya, ada puluhan orang tua yang tak setuju ada pungutan itu, namun tak berani berbicara. "Kebijakan ini juga memunculkan konflik di kalangan wali murid," ujar Inayah.

Tujuh wali murid TK dan SD Model mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta karena pihak sekolah memungut sejumlah uang.

Pungutan itu bersandar pada SK bernomor 002/KS/07/2016 yang dikeluarkan komite sekolah. Pungutan yang dibebankan bervariasi, yakni Rp3.350.000 untuk kelas 1, Rp2.150.000 (kelas 2), Rp2.160.000 (kelas 3), Rp1.900.000 (kelas 4), Rp2.200.000 (kelas 5), dan Rp2.950.000 (kelas 6). Besaran uang pungutan itu dibayar untuk satu tahun.

Kepala TK dan SD Model Sleman, Yuliati Indarsih, membantah jika uang itu merupakan pungutan. Menurutnya, wali murid tidak dipaksakan membayar uang itu. "(Wali murid) bisa memilih, mana prioritas dan mana yang tidak," ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Arif Haryono tidak memberikan tanggapan soal pungutan ini. Telepon dan pesan singkat yang Metrotvnews.com layangkan tidak berbalas.


(UWA)