Warga Moryolobo Jepara Tuntut Galian C Ditutup

Rhobi Shani    •    Kamis, 10 Nov 2016 18:58 WIB
tambang galian c
Warga Moryolobo Jepara Tuntut Galian C Ditutup
Aksi warga Muryolobo Kecamatan Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah, meminta tambang galian C ditutup. (Metrotvnews.com/Rhobi Shani)

Metrotvnews.com, Jepara: Warga Desa Moryolobo, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menilai aktivitas pertambangan galian C di kawasannya merusak jalan. Warga meminta tambang ilegal yang telah beroperasi selama setahun itu ditutup.

Tuntutan itu disuarakan ratusan warga saat melakukan aksi damai di beberapa lokasi pertambangan. Aksi lebih dari 200 orang itu mendapat kawalan aparat keamanan Polres Jepara.

Kordinator Aksi, Sahuri, menyampaikan, warga mendesak galian C ditutup karena merusak sarana, khususnya jalan raya dan jembatan yang menghubungkan Desa Moryolobo dan Bendanpete. 

"Setiap ratusan dam truk melintas di jalan sampai jalannya rusak dan tidak diperbaiki," ujar Sahuri, Kamis (10/11/2016).

Sahuri melanjutkan, ada lima galian C di Desa Moryolobo. Satu lokasi penambangan sudah berlangsung sekitar satu tahun. Sebagian baru dimulai dua bulan lalu. Semua galian itu menurutnya ilegal dan tidak berizin. Dia mengklaim telah mendatangi kecamatan untuk menanyakan izin, tapi tidak ada.

"Kami tidak pernah mendapat kejelasan, makanya kami terpaksa menggelar aksi ini," kata Sahuri.

Ketika menemui warga, Kades Moryolobo Ashar menuruti permintaan warga. Pihaknya mendukung penutupan tambang tersebut. "Tapi penutupan harus dilakukan oleh yang berwenang," ucap Ashar.

Sebelum menyampaikan dukungan, Ashar mengatakan, bahwa sebagian pemasukan dari galian tersebut untuk menyelesaikan pembangunan musala. Karena galian akan ditutup warga diminta untuk mencari dana pembangunan tersebut. Warga menyatakan siap. 

Warga kemudian membubuhkan tanda tangan bersama. Tanda tangan diterima kepala desa sebagai rekomendasi penutupan galian tersebut.

Patut ketahui, wewenang izin dan penutupan galian C berada di pemerintah tingkat provinsi. Ini sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.


(SAN)