UMK Yogya Dikeluhkan UMKM

Patricia Vicka    •    Kamis, 24 Nov 2016 17:02 WIB
upah
UMK Yogya Dikeluhkan UMKM
Perajin gerabah di sentra kerajinan Kasongan, Bantul, DIY. (Media Indonesia/Furqon)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Satu bulan setelah upah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta belum menerima surat ajuan penangguhan pelaksanaan UMK 2017. Keberatan cuma disampaikan secara lisan.

Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp1.337.645,25. Sementara upah minimum kabupaten kota, ditetapkan Rp1.572.200 (naik Rp119.800) untuk Kota Yogyakarta.

Sedangkan Kabupaten Sleman Rp1.448.385 (naik Rp110.385). Kabupaten Bantul Rp1.404.760 (naik Rp107.060). Kabupaten Kulon Progo Rp1.373.600 (naik Rp104.730). Kabupaten Gunungkidul Rp1.337.650 (naik Rp101.950)

Kepala Disnakertrans DIY Andung Prihadi Santoso mengatakan pihaknya tengah mensosialisasikan besaran UMK 2017 ke seluruh perusahaan, termasuk pelaku UMKM.

Sejumlah pelaku UMKM, kata dia, keberatan dengan besaran kenaikan UMK. Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah itu mengaku hanya punya keuntungan kecil.

Belum lagi, kata Andung, UMKM harus bayar BPJS dan pajak, di luar gaji karyawan. 

"Namun kami sosialisasikan pelan-pelan supaya mereka mematuhi ketentuan tersebut," ujarnya melalui sambungan telepon di Yogyakakarta, Kamis (24/11/2016).

Ia menegaskan kenaikan UMK 2017 harus dipatuhi seluruh perusahaan termasuk UMKM. Pihaknya mempersilahkan pelaku usaha untuk mengirimkan surat penangguhan UMK ke kantornya hingga 22 Desember 2016.

Kepala Seksi Pengupahan Disnakertrans DIY Darmawan menjelaskan belum ada perusahaan yang mengajukan penangguhan secara resmi. Keberatan hanya disampaikan secara lisan.

Pengalaman tahun sebelumnya, lima perusahaan menangguhkan UMK 2016 pada Desember 2015. Perusahaan itu terdiri dari bidang ritel, tekstil, dan perhotelan. Namun, seluruh perusahaan telah membayarkan upah sesuai UMK 2016.

"Kami beri kesempatan mereka menaikkan UMK secara bertahap. Karena berdasarkan hasil pencermatan kami, neraca mereka mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut," tutur mantan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ini.

Data Disnakertrans terdapat 3.970 perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdiri dari 444 perusahaan besar, 977 perusahaan sedang dan 2.571 perusahaan kecil.



(SAN)