Polwan Harus jadi Pionir Lawan Korupsi

Pythag Kurniati    •    Selasa, 22 Aug 2017 13:14 WIB
pemberantasan korupsi
Polwan Harus jadi Pionir Lawan Korupsi
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. (Metrotvnews.com/Pythag Kurniati)

Metrotvnews.com, Solo: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan berharap polisi wanita (polwan) dapat menjadi ujung tombak melawan korupsi. Khususnya di wilayah polwan bertugas.
 
Pernyataan itu dikemukakan Basaria di hadapan puluhan polwan saat membuka Training for Trainer (TOT) Gerakan Perempuan Anti Korupsi di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 22 Agustus 2017.
 
Basaria menjelaskan, keterlibatan perempuan termasuk polwan dalam upaya pemberantasan korupsi penting dilakukan. "Saya inginkan polwan menjadi pionir pemberantasan korupsi, khususnya bagi para penegak hukum," ungkap Basaria.
 
Ia menambahkan, jika semua penegak hukum seperti polisi dan jaksa bersikap bersih, korupsi di tingkat masyarakat dapat ditekan. Imbasnya, tindak pidana korupsi dengan mudah dihilangkan.
 
Basaria meminta polwan bisa secepat mungkin menindaklanjuti laporan masyarakat terkait indikasi korupsi. Lebih dari itu, polwan dituntut berani melalukan gebrakan agar korupsi bisa dihentikan.
 
Basaria mencontohkan, salah seorang polwan dari Polsek Panakkukang. Polwan tersebut membuat terobosan meja tanpa laci agar tak satupun anggota kepolisian menerima suap setelah melakukan pelayanan.
 
"Salah satu contohnya yang seperti itu. Kita harapkan polwan-polwan yang mengikuti pelatihan di sini punya ide baru lainnya," jelas dia.
 
Contoh lainnya seperti yang dilakukan polwan di Jawa Barat. "Mereka memberlakukan hukuman push up pada sopir angkot yang melanggar lalu lintas, bukan menilang," kata Basaria.
 
Selain mengajak personel-personel polwan, Basaria juga mengajak elemen perempuan lainnya seperti ibu-ibu PKK untuk memerangi korupsi. Sebab memerangi korupsi, kata dia, tidak bisa disamakan seperti menghilangkan riasan pada wajah.
 
"Harus dilakukan sejak dini, sejak anak-anak kita masih kecil," jelasnya.
 
Basaria mengungkapkan setengah dari seluruh jumlah penduduk Indonesia merupakan perempuan. "Jika 127 juta jiwa ini bergerak dengan pola pikir sama, hasilnya akan luar biasa," kata dia.
 
Merujuk data KPK, tahun 2016 ada sebanyak 11 orang perempuan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Angka tersebut diyakini dapat ditekan dan dihilangkan jika semua perempuan terlibat aktif memerangi korupsi.
 
"Untuk itu, kami sangat gencar dengan program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)," pungkasnya.


(SAN)