Durasi Sekolah jadi Ancaman Bonus Demografi Indonesia

Pythag Kurniati    •    Rabu, 02 Aug 2017 13:18 WIB
kependudukan
Durasi Sekolah jadi Ancaman Bonus Demografi Indonesia
Kepala BKKBN dan Rektor UNS menandatangani MoU di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Solo, Rabu, 2 Agustus 2017. (Metrotvnews.com/Pythag Kurniati)

Metrotvnews.com, Solo: Indonesia bakal kebanjiran penduduk berusia produktif pada tahun 2030. Kondisi ini bisa membuat kemajuan pesat sekaligus ancaman pengangguran dan bencana kependudukan.

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty mengibaratkan bonus demografi itu sebagai pisau bermata dua.

“Jadi bonus demografi itu bisa menjadi potensi pembangunan bila dikelola dengan baik,” ungkap Surya, saat menghadiri Seminar Kependudukan di Universitas Sebelas Maret, Solo, Rabu, 2 Agustus 2017.

Sebaliknya, jika tidak disikapi dengan serius, bonus demografi justru akan menjadi bencana kependudukan. “Seperti misalnya pengangguran, kriminalitas dan kemiskinan,” kata dia.

Surya mengakui, kondisi kependudukan Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan. Utamanya dalam hal kompetensi dan karakter tenaga kerja Indonesia.

Dalam hal kompetensi, rata-rata lama bersekolah orang-orang Indonesia adalah 7,8 tahun. “Artinya SMP kelas dua tidak selesai,” katanya. Sedangkan dari sisi karakter pun masih perlu mendapatkan perhatian khusus.

Ia mengatakan penting bagi masyarakat mengetahui kondisi kependudukan melalui literasi kependudukan. BKKBN mengklaim dalam hal ini telah menggandeng beberapa pihak.

“BKKBN melalui Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan bekerjasama dengan Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, perguruan tinggi dan lembaga diklat,” katanya. Kerja sama dijalin dengan cara menyebarkan materi kependudukan.

Rektor Universitas Sebelas Maret Ravik Karsidi menjelaskan, Universitas Sebelas Maret telah memberikan materi kependudukan pada mahasiswa melalui mata kuliah wajib. “Sudah ada enam fakultas yang menerapkan pemberian materi kependudukan,” papar dia.

Enam fakultas tersebut yakni Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.


(SAN)