Keputusan MK terkait Raja dan Gubernur Yogyakarta Berpolemik

Patricia Vicka    •    Sabtu, 02 Sep 2017 16:41 WIB
yogyakarta
Keputusan MK terkait Raja dan Gubernur Yogyakarta Berpolemik
Adik tiri Sultan Hamengkubuwuno X, GBPH Yudhaningrat. Foto MTVN/Patricia Vicka

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan judicial review terkait pengangkatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun putusan ini justru berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat Yogyakarta.

Salah satu yang disorot terkait dengan kemungkinan wanita menjadi raja. Secara tidak langsung, putusan tersebut memperbolehkan perempuan menjadi Raja Yogyakarta.

Keputusan MK ini memungkinkan putri sulung Sultan menjadi Gubernur. Namun justru ada benturan dengan aturan lain, seperti Undang- Undang Keistimewaan (UUK) Yogyakarta.

"Gubernur adalah raja Yogyakarta yang memerintah bergelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sadasa ing Ngayogyakarta," ujar Adik tiri Raja Yogyakarta Gusti Bendoro Pangeran Hariyo (GBPH) Yudhaningrat usai prosesi Grebeg Besar di Keraton Yogyakarta, Sabtu 2 September 2017.

Dia menerangkan, gelar "Kalifatuloh" itu harus dipegang pria. Karena aturan UUK inilah, menetapakan raja Yogyakarta harus dijabat pria. "Jadi keputusan MK tidak otomatis (putri sulung Sultan HB X) jadi Gubernur," katanya.

Selain itu, Gusti Yudho menegaskan raja Yogyakarta belum tentu bisa diangkat menjadi gubernur jika tidak memenuhi syarat. Sebab dalam UUK dipasal lain disebutkan bila Raja Yogyakarta tidak memenuhi persyaratan, kedudukan Sultan sebagai Gubernur akan digantikan sementara oleh Sri Paduka Paku Alam atau bisa juga digantikan oleh seseorang yang ditugaskan oleh pemerintah pusat.

"Jadi  Gubernur memang bisa perempuan atau pria. Tapi tidak bagi Raja Yogyakarta. Perempuan enggak bisa jadi Sultan. Karena Sultan itu selain Raja Yogyakarta, juga jadi pemimpin Imam agama Islam di Yogya. Perempuan enggak bisa jadi kalifatuloh," tegasnya.

Dia mempersilakan pihak lain yang ingin menggugat pasal-pasal lain dalam UUK ke MK. Sebab, walaupun UUK berubah, tata cara pemilihan raja Yogyakarta tidak akan berubah dan tetap sesuai paugeran (peraturan adat istiadat) yang berlaku.

MK membatalkan pasal 18 ayat 1 huruf M yang menyebutkan salah satu syarat untuk menjadi Gubernur DIY adalah menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak. Kata "Istri" disitu secara tidak langsung menyatakan bahwa Gubernur DIY adalah seorang pria dan tidak boleh wanita.

Padahal syarat lainnya untuk menjadi Gubernur DIY haruslah raja Yogyakarta yang berkuasa. Dengan dicabutnya pasal tersebut, peluang putri sulung raja Yogyakarya, GKR Mangkubumi menjadi raja sekaligus Gubernur DIY semakin mulus.

Sebelumnya Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik keputusan ini. Sri Sultan menilai sudah waktunya diskriminasi gender dalam pengangkatan Gubernur di DIY dihapuskan. Iapun menegaskan keputusan MK ini tak ada hubungannya dengan Suksesi Keraton dan Paugeran Keraton


(SUR)