BPBD DIY Bentuk Satgas Penanggulangan Kekeringan

Patricia Vicka    •    Jumat, 21 Jul 2017 17:35 WIB
kekeringan
BPBD DIY Bentuk Satgas Penanggulangan Kekeringan
Kepala Pelaksana Harian BPBD DIY Krido Suprayitno -- MTVN/Patricia Vicka

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY membentuk Satgas Penanggulangan Kekeringan. Satgas ini bertugas mengidentifikasi dan mensinergikan sumber daya serta dana yang ada untuk menanggulangi kekeringan saat musim kemarau.

"Satgas resmi dibentuk 20 Juli 2017 dan beroperasi sampai akhir September 2017. Anggota intinya berjumlah 20 orang. Namun, kami memaksimalkan seluruh anggota SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan BPBD di seluruh kota/kabupaten," kata Kepala Pelaksana Harian BPBD DIY Krido Suprayitno di kantornya, Jalan Kenari, Yogyakarta, Jumat 21 Juli 2017.

Krido menjelaskan, anggota satgas adalah perwakilan dari beberapa dinas dan badan, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Balai Besar Wilayah Serayu-Opak (BBWSO), dan BPBD dari empat kabupaten dan satu kota.

Satgas telah bergerak menginventatisir dan memetakan wilayah mana yang sudah terdampak kekeringan. Kemudian, mereka mengumpulkan sumber daya manusia, perlengkapan, serta dana untuk menjalankan strategi mengatasi kekeringan.

"Sekarang didata dulu titik-titik mana yang sudah kering. Lalu, minggu pertama Agustus, satgas menyelenggarakan operasi penanggulangan kekeringan. Turun langsung ke lapangan mengecek seberapa parah dampak kekeringannya," jelas Krido.

Saat turun ke lapangan, satgas membawa bantuan air ke lokasi yang terdampak kekeringan. Bantuan didapatkan dari sumber daya yang ada di SKPD yang tergabung di dalam satgas.

Jika kekeringan semakin parah, satgas bisa menyarankan peningkatan status kepada Gubernur DIY. "Gubernur yang akan memutuskan, apakah ada peningkatan status atau menetapkan status darurat bencana. Kalau status ditingkatkan, BPBD akan membentuk posko darurat bencana," jelas Krido.

Krido menegaskan, BPBD DIY tidak menyiapkan dana untuk mengatasi kekeringan di tahap awal. Kegiatan operasional penanggulangan kekeringan akan dibiayai dari anggaran yang ada di tiap SKPD dan BPBD yang tergabung di dalam satgas.

Namun, jika Gubernur sudah meningkatkan status bencana, pemda akan meminta bantuan dana. "Kami fokus mengoptimalkan dan mensinkronkan dana-dana dan kegiatan yang ada di dinas-dinas terkait untuk mengatasi kekeringan. Misalnya, untuk bantuan air bersih, kami bisa minta Dinsos atau Dinas PUPR bagian air untuk kirom tangki," pungkasnya.

Berdasarkan hasil kajian BPBD DIY, tingkat dan wilayah kekeringan di provinsi DIY meningkat dibandingkan 2016. Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo diprediksi terdampak paling parah.


(NIN)