112 Ribu Warga Tegal Terancam tak Mencoblos di Pilkada 2018

Kuntoro Tayubi    •    Selasa, 19 Sep 2017 15:59 WIB
pilkada 2018
112 Ribu Warga Tegal Terancam tak Mencoblos di Pilkada 2018
Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Tegal, Muhammad Fasihin memimpin Rakor Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017 di aula KPU. (Metrotvnews.com /Kuntoro Tayubi)

Metrotvnews.com, Tegal: Sebanyak 112.696 warga Kabupaten Tegal terancam tidak bisa mencoblos atau memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Tegal 2018 mendatang. Sebab, mereka belum merekam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Padahal, syarat untuk memilih harus memiliki KTP-el atau Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP-el.

"Jumlah itu terhitung sejak Oktober 2017 ini," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal Divisi Perencanaan dan Data, Muhammad Fasihin saat menggelar acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017 di aula KPU setempat, Selasa, 19 September 2017.

Menurutnya, meski pemilih sudah berusia 17 tahun dan sudah pernah kawin tapi belum memiliki KTP-el atau Suket, terpaksa dilarang mencoblos. Aturan itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemutahiran Data Pemilih Pilbup/ Pilwalkot, dan Pilgub. 

Dalam Pasal 5 Ayat 2 Huruf D, bahwa pemilih berdomisili di daerah pemilihan (dapil) yang dibuktikan dengan KTP-el. Kemudian, aturan itu diperjelas di Pasal 5 Ayat 2 Huruf E bahwa dalam hal pemilih belum memiliki KTP-el, dapat menggunakan Suket.
 
"Suket diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil atau Disdukcapil setempat," ujarnya.

Dia mengungkapkan, warga Kabupaten Tegal yang wajib KTP-el sebanyak 1.069.871 orang. Sedangkan, warga yang sudah melakukan perekaman sebanyak 957.175 orang atau sekitar 89 persen dari jumlah wajib KTP-el. Sisanya, sebanyak 112.696 orang atau 10,53 persen belum melakukan perekaman KTP-el. 

"Data itu terus berkembang, jika tidak segera melakukan perekaman maka tidak bisa mencoblos," imbuhnya.
 
Dia menegaskan, tahapan pemutahiran data memang sangat rawan. Terlebih dengan adanya aturan wajib KTP-el atau Suket. Untuk itu, KPU melakukan sosialisasi lebih dini dengan menggundang partai politik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, SMK, dan MA.
 
"Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama, makanya semua pihak harus ikut menyosialisasikan kepada masyarakat," pungkasnya. 

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal, Agus Salim, mengimbau, bagi warga yang belum melakukan perekaman KTP-el supaya secepatnya ke kantor Disdukcapil. Sehingga, saat pelaksanaan pemilihan umum berlangsung, warga yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin, dibebaskan untuk memilih.

"Disdukcapil juga harus memberikan pelayanan prima kepada warga. Khususnya kepada warga yang hendak membuat KTP-el," harapnya.


(ALB)