2017, Perusahaan di Kudus Diminta Patuhi Bayar UMK Rp1,7 Juta

Rhobi Shani    •    Rabu, 23 Nov 2016 10:07 WIB
upah
2017, Perusahaan di Kudus Diminta Patuhi Bayar UMK Rp1,7 Juta
Ilustrasi upah, Ant

Metrotvnews.com, Kudus: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2017. Kalangan pengusaha di Kabupaten Kudus diimbau mengajukan penangguhan pembayaran jika tak mampu membayar buruh sesuai UMK.

Besaran UMK Kudus tahun 2017 sebesar Rp1.740.900 per bulan. Angka itu meningkat dibanding UMK 2016 Rp1.608.200 per bulan.

Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Kudus Lutful Hakim mengimbau seluruh perusahaan di Kota Kretek mematuhi keputusan besaran UMK 2017. Jika perusahaan tidak mampu, perusahaan bisa mengajukan permohonan penangguhan pembayaran UMK 2017.

“Kalau tidak ada yang mengajukan penangguhan, berarti semua perusahaan dianggap sanggup melaksanakan UMK,” ujar Lutful, Rabu (23/11/2016).
 
Bagi perusahaan yang ingin mengajukan penangguhan, Lutful menerangkan, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Itu seperti melampirkan naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja atau buruh perusahaan terkait.
 
Selain itu, perusahaan tersebut juga melampirkan laporan keuangan selama dua tahun terakhir dan harus disertai dengan hasil laporan tim audit independen bagi perusahaan yang berbadan hukum, salinan akta pendirian perusahaan, data upah menurut jabatan pekerja, dan jumlah pekerja yang dimohonkan penangguhan.
 
“Perusahaan juga diminta melaporkan hasil audit tim independen terkait perkembangan produksi dan pemasaran selama dua tahun, serta rencana produksi dan pemasaran selama dua tahun akan datang,” papar Lutful.
 
Selanjutnya, surat penangguhan tersebut ditujukan kepada Gubernur Jateng melalui Disnakertrans Jateng dengan tembusan kepada Bupati Kudus dan Dinsosnakertrans Kabupaten Kudus.

Sementara itu, Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera (KSBSI) Kabupaten Kudus Slamet Machmudi mengaku kecewa dengan peningkatan nominal UMK 2017. Pihaknya memperkirakan upah itu tak akan mampu memenuhi berbagai kebutuhan buruh, apalagi keluarganya.
 
“Kami minta agar Dinsosnakertrans mengambil tindakan tegas kepada perusahaan yang melanggar UMK. Tidak hanya sebatas pembinaan namun juga bisa pidana,” kata Slamet.


(RRN)