Dua Desa di Jepara Belum Ajukan Pencairan DD dan ADD

Rhobi Shani    •    Kamis, 19 Oct 2017 15:17 WIB
dana desa
Dua Desa di Jepara Belum Ajukan Pencairan DD dan ADD
ilustrasi Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jepara: Penyerapan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahap pertama tahun ini tidak bisa maksimal. Hingga saat ini masih ada dua desa belum mengajukan pencairan dua dana tersebut.

Kabid Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa pada  Dinas  Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermades) Kabupaten Jepara, Budisulistyono mengatakan, penyerapan DD dan ADD tahap pertama baru mencapai 90 persen. Dua desa yang belum melakukan pencarian DD dan ADD yaitu, Desa Bandung di Kecamatan Mayong dan Desa Kaliombo Kecamatan Pecangaan.

Dikatakan Budi, dua desa tersebut masih mengalami hambatan teknis. Oleh karenanya, dana yang seharusnya menjadi hak belum bisa terkucurkan.

"Sekarangkan pelaporannya melalui aplikasi, nah di Desa Bandung mengalami permasalahan teknis di sisi tersebut. Sementara di Desa Kaliombo memiliki sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) hingga Rp 500 juta," ujar Budi, Kamis 19 Oktober 2017.

Budi bilang, pada minggu ini sudah dimulai pencairan tahap II. Dia memerkirakan potensi anggaran tak terserap cukup besar. Selanjutnya, langkah yang diambil oleh dinas, adalah melakukan pendampingan di kedua desa tersebut. 

Budi merinci, perkembangan penyaluran ADD hingga bulan oktober mencapai Rp 80.318.925.000 dari total ADD 2017 sebesar Rp 104.463.271.000. Satu desa yakni Bandung diketahui belum mengajukan pencairan.

Sementara untuk progres penyaluran DD hingga bulan ini sudah tersalurkan ke 182 desa dengan besaran Rp 94.278.178.200.  Dua desa yakni Bandung dan Desa Kaliombo belum mengajukan pencairan. Adapun total Dana Desa 2017 sebesar Rp 158.765.096.000. 

"Potensi tak terserap tinggi (Dua Desa Bandung dan Kaliombo). Oleh karena itu kami terus melakukan pendampingan. Terkait sanksi, jika silpa lebih dari 30 persen, maka akan ada pengurangan kucuran DD maupun ADD. Namun hal itu akan kami konsultasikan dengan pemerintah pusat," pungkas Budi.


(ALB)