Mensos Tunggu SK Darurat untuk Kirim Bantuan Bagi Korban Penyanderaan Papua

Patricia Vicka    •    Kamis, 16 Nov 2017 12:14 WIB
kelompok bersenjata di papua
Mensos Tunggu SK Darurat untuk Kirim Bantuan Bagi Korban Penyanderaan Papua
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa -- MI/Susanto

Yogyakarta: Sekitar 1.300 orang di Kampung Kimbely dan Banti, Mimika, Papua, disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Kondisi mereka diduga makin melemah karena mulai kekurangan makanan.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa mengatakan pemerintah siap mengirimkan bantuan makanan kepada korban penyanderaan. Namun, pemerintah daerah harus mengeluarkan Surat Keterangan (SK) Darurat dan meminta bantuan kepada pemerintah pusat.

"Kalau bupati sudah keluarkan SK Darurat, saya bisa keluarkan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga 100 ton," kata Kofifah saat kunjungan ke Yogyakarta, Rabu 15 November 2017.

(Baca: Kelompok Bersenjata Tutup Akses Bantuan ke Tembagapura)

Menurut Khofifah, penyanderaan di Papua tersebut bisa dikategorikan sebagai bencana sosial. "Ini akibat ulah manusia, disebut bencana sosial. Maka boleh (dikirim bantuan), asal ada SK Darurat dari bupati," tegasnya.

Sebagai informasi, ribuan warga Papua dan pendatang disandera KKB sejak sepekan silam. Kawasan yang menjadi lokasi penyanderaan sudah dijaga ratusan personel Satuan Tugas Terpadu yang terdiri dari anggota TNI dan Polri. Korps Bhayangkara masih berupaya melakukan negosiasi dengan KKB terkait kasus ini.

(Baca: Masyarakat Papua Terjepit di antara Dua Kekuatan Bersenjata)

Polisi menyebut penyanderaan dilakukan oleh kelompok bersenjata yang diduga Organisasi Papua Merdeka. Warga tidak diberikan akses untuk keluar mencari panganan sejak 6 November 2017.

Kelopok bersenjata juga menutup akses masuk bantuan pemerintah ke Distrik Tembagapura, Papua. Akibatnya, banyak warga yang belum menerima bantuan.

 


(NIN)