5.000 Data Penduduk Warga Tegal Terancam Diblokir

Kuntoro Tayubi    •    Jumat, 19 Oct 2018 16:48 WIB
pelayanan e-ktp
5.000 Data Penduduk Warga Tegal Terancam Diblokir
Sejumlah warga tampak mengantre pembuatan KTP-el di kantor Disdukcapil Kabupaten Tegal. Jawa Tengah. (Medcom.id/Kuntoro Tayubi)

Tegal: Sebanyak 5.005 jiwa warga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, hingga kini belum melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Bagi warga yang belum melakukan perekaman data sampai dengan Desember 2018, maka data penduduknya akan diblokir.

"Mereka terancam diblokir data penduduknya jika tidak melakukan perekaman KTP-el. Itu khusus data penduduk wajib KTP-el yang berusia 23 tahun ke atas," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tegal Salu Panggalo, Jumat, 18 Oktober 2018.

Salu menyatakan, pemblokiran itu dilakukan secara otomatis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika data penduduk diblokir, dipastikan warga tersebut tidak bisa mendapatkan atau mengakses pelayanan publik seperti perbankan, BPJS maupun pelayanan publik lainnya.

Untuk itu Salu meminta warga yang belum perekaman KTP-el supaya segera melakukan perekaman di kantor kecamatan masing-masing. Salu juga berharap keterlibatkan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk mengimbau, mengingatkan dan mendorong warga yang belum melakukan perekaman.

"Perekaman KTP-el bisa dilakukan di Rumah Paten setiap kecamatan di wilayah tempat tinggal masing-masing, kecuali Kecamatan Slawi dan Suradadi karena masih terkendala alat," terangnya.

Berdasarkan data Disdukcapil per September, dari 1.112.375 penduduk Kabupaten Tegal yang wajib memiliki KTP-el, yang sudah melakukan perekaman tercatat 1.107.370. Sehingga masih ada 5.5005 warga yang masih belum perekaman.

"Sisanya sekitar satu persen yang belum melakukan perekaman," imbuhnya.

Sementara, Plt Bupati Tegal Umi Azizah berharap supaya warga yang belum melakukan perekaman KPT-el segera mendatangi kantor kecamatan atau Disdukcapil. Sehingga wajib KTP-el bisa mencapai 100 persen.

"Kekurangan yang satu persen ini harus bisa dikejar dengan sistem jemput bola. Untuk itu, pemerintah desa juga harus aktif mendesak warganya agar segera mendaftarkan diri melakukan perekaman," pinta Umi.

 Umi juga meminta kepada Disdukcapil agar proses pencetakan fisik KTP-el bagi warga yang sudah melakukan perekaman dipercepat karena kewajiban warga melakukan perekaman sudah dijalankan. 

"Tinggal Disducapil mengatur strategi pencetakannya agar cepat. Manfaatkan media sosial, termasuk media informasi Aplikasi Android Lapor Bupati Tegal," pesannya.


(ALB)