Kemenhub Berniat Tambah Aturan Tarif Taksi Online

Mustholih    •    Sabtu, 21 Oct 2017 22:40 WIB
taksi onlinetransportasi berbasis aplikasi
Kemenhub Berniat Tambah Aturan Tarif Taksi Online
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 21 Oktober 2017. Foto: MTVN/Mustholih

Metrotvnews.com, Semarang: Kementerian Perhubungan berencana menerapkan tarif batas atas dan bawah bagi taksi konvensional. Penerapan tersebut diyakini bakal menciptakan iklim persaingan jasa transpotasi yang sehat antara taksi konvensional dengan online.

"Dengan adanya kompetisi ini diharapkan kualitas layanan meningkat dan harganya lebih baik buat masyarakat," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 21 Oktober 2017.

Menurut Sugihardjo, kehadiran taksi online harus dijadikan momentum bagi taksi konvensional untuk berbenah. Sebab, taksi online mampu memberikan layanan transportasi yang lebih murah dan akurat.

"Tadi ada pemikiran untuk taksi konvensional dimungkinkan tarif atas dan bawah, jadi tercantum dalam argo," tegas Sugihardjo.

(Klik: Sembilan Poin terkait Revisi Peraturan Taksi Online)

Kementerian Perhubungan bakal menerbitan revisi Permenhub nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor Umum Tidak dalam Trayek untuk aturan taksi online. Aturan baru itu berlaku efektif pada 1 November 2017.

Revisi tersebut, antara lain, mewajibkan bagi penyedia jasa taksi online untuk berbadan hukum baik dalam bentuk perseroan terbatas maupun koperasi. "Dalam hal koperasi maka keanggotaan (taksi online) boleh atas nama perorangan," tegas Sugihardjo.

Selain itu, revisi Permenhub nomor 26 juga mengatur soal tarif batas atas dan bawah bagi taksi online. Menurut Sugihardjo, aturan tarif batas atas bertujuan melindungi masyarakat dari tarif yang berlebihan.

"Misalnya, dari jam sibuk, hujan, biasanya tarifnya lebih tinggi," terang Sugihardjo.

(Baca: Revisi Aturan Transportasi Daring Jaga Kesetaraan Antarmoda)

Sementara tarif batas bawah, ditujukan untuk menjaga persaingan yang sehat dalam jasa transporasi. Menurut Sugiharjo, jangan sampai pengusaha taksi online yang punya modal kuat melakukan banting harga sehingga mematikan kompetitor.

"Memang dalam proses persaingan ini sementara masyarakat yang diuntungkan dalam tarif murah. Tapi setelah dimonopoli tarifnya akan naik," ungkap Sugihardjo. Tarif batas bawah juga diyakini bakal membuat investor atau operator transportasi bisa merawat kendaraan secara berkala.

Sugihardjo menambahkan besaran tarif batas atas dan batas bawah ditentukan berdasarkan pertimbangan usul Gubernur dan Kepala BPTJ di mana taksi online beroperasi. Namun, Pemerintah membagi besaran tarif itu berdasarkan pembagian wilayah satu (Sumatera, Jawa, dan Bali) dan wilayah dua (Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua).

"Itu supaya tidak terlalu bervariasi. Wilayah satu, tarif batas atas Rp6.000 per kilometer, batas bawah Rp3.500. Untuk wilayah dua, batas atas Rp6.500 dan batas bawah Rp3.700. Nanti kalau ada penyesuaian akan dikaji lagi," tegas Sugihardjo.

 


(SUR)