Dishub Jepara "Kejar Tayang" Pelaksanaan Permenhub

Rhobi Shani    •    Rabu, 01 Nov 2017 16:43 WIB
polemik taksi online
Dishub Jepara
Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Metrotvnews.com, Jepara: Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 mulai diberlakukan hari ini. Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, "kejar tayang" pelaksanaan Permenhub yang mengatur angkutan online tersebut. 

Kepala Bidang Perhubungan Darta pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara Setyo Adhi menegaskan, perusahaan angkutan dan aplikasi diberi tenggat waktu tiga bulan untuk melakukan penyesuaian. Terutama sembilan poin dalam Permenhub 108/2017.

Pertama soal pembentukan badan usaha tempat taksi online bernaung. “Aplikasi dari peraturan tersebut, perusahaan aplikasi harus bekerja sama dengan perusahaan angkutan,” ujar Adhi di temui di ruang  kerjanya, Rabu 1 November 2017.

Hubungan driver dan aplikator selama ini rancu. Perusahaan penyedia aplikasi seolah-olah bertindak sebagai perusahaan angkutan.

Ada dua dari sembilan poin yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu penentuan argometer taksi dan tarif. Sementara penentuan wilayah operasi dan kuota kendaraan ditentukan pemerintah provinsi dijalankan setelah hitung-hitungan selesai.

“Daerah tinggal melaksanakan saja,” kata Adhi.

Untuk menentukan wilayah operasi dan jumlah kendaraan, Adhi menambahkan, pemerintah provinsi akan melihat beberapa unsur. Mulai jumlah penduduk masing-masing wilayah, jumlah kendaraan umum, panjang jalan, luas wilayah, dan aktivitas penduduk jadi pertimbangan.

“Perusahaan aplikasi ini seperti makelar. Aplikator di antaranya dilarang merekrut pengemudi, menetapkan tarif, memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan,” tandas Adhi.
 
Adhi menambahkan, saat ini di Bumi Kartini baru terdapat satu aplikasi layanan angkutan sewa khusus. Meski begitu, Adhi belum bisa menyebutkan berapa jumlah taksi dalam jaringan yang sudah ada di Jepara.


(ALB)