Pedagang Gusuran akan Gugat PT KAI Yogya

Ahmad Mustaqim    •    Minggu, 16 Jul 2017 15:41 WIB
pt kaiyogyakarta
Pedagang Gusuran akan Gugat PT KAI Yogya
Pedagang sisi selatan Stasiun Tugu beraksi tapa pepe di Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta, Minggu (16/7/2017). (Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Pedagang sisi selatan Stasiun Tugu mendapat pendampingan tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Saat ini tim tengah menyusun materi untuk menggugat PT KAI Daerah Operasi (Daop) VI Yogyakarta.

Kepala Departemen Advokasi LBH Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli mengatakan pihaknya masih menyiapkan dokumen materi gugatan. Secara garis besar, materi gugatan itu terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT KAI. 

Baca: Pemkot dan KAI Saling Lempar soal Relokasi Pedagang Sarkem

"Pedagang yang tergusur ini resmi. Diatur sesuai peraturan Dinas Pasar Kota. Yang mengatur pedagang ada Perda tentang pasar," ujar Yogi di Alun-alun Utara Yogyakarta, Minggu, 16 Juli 2017. 

Yogi mengaku masih melakukan kajian. Materi gugatan kemungkinan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga mengakaji kemungkinan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 
 
"Masih mengkaji juga soal ini. Apakah objeknya individual atau bagiamana sedang kita kaji," ujarnya. 

Ia menegaskan, fokus langkah yang ditempuh saat ini pada kasus penggusuran oleh PT KAI. Termasuk soal dasar tanah kasultanan (Sultam Ground) yang menjadi dalih penggusuran pedagang. Di sisi lain, kedatangan mereka ke Ombudsman Republik Indonesia DIY beberapa waktu lalu untuk mendalami soal legal formal tindakan penggusuran. 

Baca: Pedagang Tergusur PT KAI Protes ke Keraton

"Pemkot (Yogyakarta) tetap kita mintai pertanggungjawaban. Para pedagang ini resmi dan memiliki identitas kartu pedagang dan membayar retribusi ke pemerintah," ungkapnya. 

Para pedagang sebelumnya menggelar tapa pepe di Alun-alun Utara menghadap Keraton Yogyakarta. Mereka berharap kepedulian Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X atas nasib puluhan pedagang yang tidak jelas usai penggusuran pada 5 Juli 2017.


(SAN)