Pedagang Pasar Kembang Gugat PT KAI dan Pemkot Yogyakarta

Ahmad Mustaqim    •    Senin, 29 Jan 2018 15:29 WIB
penggusuranpt kaiyogyakarta
Pedagang Pasar Kembang Gugat PT KAI dan Pemkot Yogyakarta
Sekretaris Paguyuban Manunggal Karta pedagang Sarkem, Efrion Sikumbang.

Yogyakarta: Pedagang Pasar Kembang Kota Yogyakarta menggugat PT KAI dan Pemerintah Kota Yogyakarta ke pengadilan pada Senin, 29 Januari 2018. Gugatan itu diajukan dengan didamping Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. 

Pengacara LBH Yogyakarta, Lutfy Mubarok mengatakan gugatan yang diajukan itu atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT KAI yang menggusur para pedagang pada 5 Juli 2017. Selain itu, gugatan juga ditujukan Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan). 

"PT KAI, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan juga Panitikismo (Kraton Yogyakarta) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penggusuran 5 Juli 2017," kata Lutfy di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Senin, 29 Januari 2018. 

Baca: Pedagang Sisi Selatan Stasiun Tugu Digusur

Menurutnya, penggusuran pada pedagang Pasar Kembang, atau biasa disebut Sarkem itu, tidak cukup dengan alasan kuat. Selain tak disertai pemberitahuan resmi, para pedagang itu dianggap sebagai pedagang kaki lima (PKL). Padahal di sisi lain Pemkot Yogyakarta mengategorikan wilayah itu merupakan pasar kelas empat.

"Pertimbangannya (penggusuran) saat itu adalah soal lalu lintas. Ini dianggap pedagang kaki lima. Padahal Pemkot Yogya mengakui mereka pedagang pasar. Pedagang tidak ada urusan dengan PT KAI," jelasnya. 

Baca: Percantik Kawasan Malioboro, 70 Kios di Sekitar Stasiun Tugu akan Ditertibkan

Belakangan, Pemkot Yogyakarta dikabarkan mencabut status kalau status Sarkem sebagai pasar. Namun, Lutfy mempertanyakan keputusan itu. 

Sementara itu, PT KAI juga sempat mengklaim lahan yang digunakan pedagang berjualan merupakan tanah Kraton Yogyakarta. Pihak PT KAI mengaku memiliki surat kekancingan atau surat hak guna bangunan atau usaha atas lahan itu dari Panitikismo Kraton Yogyakarta. "Kalau demikian buktikan saja di pengadilan," kata dia. 

Dalam gugatannya, para pedagang menuntut ganti rugi karena tak lagi bisa berdagang sekitar tujuh bulan. "Kami menuntut ganti rugi total Rp101,2 miliar dengan rincian Rp21,2 miliar sebagai ganti tak bisa berdagang dan Rp80 miliar atas kerugian pasar," ungkapnya. 

Sekretaris Paguyuban Manunggal Karta pedagang Sarkem, Efrion Sikumbang mengatakan pihaknya sudah menempuh berbagai langkah dalam kasus itu. Menurut dia, gugatan ini menjadi langkah terakhir menuntut keadilan. 

"Ada 26 pedagang yang ikut menggugat untuk menuntut keadilan dan memulihkan hak ekonomi. Kami merasa diabaikan. PKL Malioboro saja diajak ngobrol, tapi kami pedagang pasar kok dibiarkan," cetusnya. 

Baca: Pedagang Sarkem Yogya Siap Melawan

Ia menilai para pedagang saat ini sangat menderita. "Mereka tak bisa memiliki dana cukup untuk kebutuhan hidup," katanya

Kepala Disperindagkoptan Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang enggan berkomentar soal gugatan itu. Ia berucap menunggu PT KAI soal masalah itu. 

Humas PT KAI Daop VI Yogyakarta, Eko Budiyanto mengklaim penggusuran yang dilakukan sudah sesuai prosedur. "Langkah kami sudah sesuai kaidah-kaidah dan ketentuan. Jika digugat dan lain-lain, itu hak mereka," ucapnya. 



(ALB)