Bupati Kebumen Minta KPK Buka Segel di Ruang Kerja

Metrotvnews.com, Semarang: Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera membuka segel di sembilan ruangan di kantor pemerintah kabupaten dan DPRD setempat.

"Hari ini saya akan mengajukan permohonan ke KPK untuk membuka segel di sembilan ruangan," kata Yahya, dikutip Antara, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/10/2016).

Baca: KPK Dalami Keterlibatan Bupati Kebumen

Sembilan ruang yang disegel KPK adalah ruang Sekretaris Daerah Kebumen, Bagian Administrasi Pembangunan Sekda, Bagian Sarana dan Prasarana Sekda, Fraksi PDIP di DPRD Kebumen, serta ruang ketua Komisi A DPRD Kebumen.

Ruang kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, ruang kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah, dan ruang kepala Bidang Pemasaran pun turut disegel.



Kendati beberapa ruangan disegel KPK, Yahya memastikan, berbagai pelayanan masyarakat tetap berjalan. "Dengan keterbatasan yang ada, pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa," ujarnya.

Baca: KPK OTT Anggota DPRD Kebumen

Yahya berada di Semarang untuk ikut Rapat Koordinasi Bupati/Wali Kota dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas-Integritas-Pelayanan Publik se-Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, yang dihadiri kepala daerah di 35 kabupaten/kota.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan yang ditemui pada acara yang sama, mengatakan, segel sembilan ruangan akan segera dibuka.

"Teman-teman (satgas KPK) juga masih ada di sini, mereka akan lakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam penyidikan. Mudah-mudahan hari ini atau besok paling lama (segel) sudah bisa dibuka," katanya.



Penyegelan ruang kerja itu terkait operasi tangkap tangan KPK di sejumlah tempat di Kabupaten Kebumen pada Sabtu (15/10/2016). OTT terkait kasus suap proyek-proyek di Disdikpora yang didanai APBD Perubahan 2016.

KPK kemudian menetapkan dua tersangka, yakni, Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudi Tri Hartanto dan Sigit Widodo, ASN di Dinas Pariwisata Kebumen.

Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan b UU 31/1999 sebagaiamana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


(SAN)