HTI Jateng Kurangi Aktivitas Eksternal

Mustholih    •    Rabu, 19 Jul 2017 17:55 WIB
pembubaran htiperppu pembubaran ormas
HTI Jateng Kurangi Aktivitas Eksternal
Ketua HTI Jawa Tengah, Abdullah (kiri). (Metrotvnews.com/Mustholih)

Metrotvnews.com, Semarang: Hizbut Tahrir Indonesia Jawa Tengah melakukan konsolidasi internal sehubungan dengan dicabutnya Surat Keputusan Badan Hukum organisasi yang disebut mengusung sistem khilafah tersebut.

"Internal, ya, kita koordinasi dalam pengertian bagaimana mengadvokasi. Koordinasi ke dalam supaya kalau ada arahan bisa disampaikan ke aktivisnya," kata Ketua HTI Jawa Tengah, Abdullah, kepada Metrotvnews.com, di Semarang, Rabu, 19 Juli 2017.

Adapun aktivitas keluar, HTI Jawa Tengah bakal menunggu keputusan HTI pusat. Saat ini, kata Abdullah, HTI Jawa Tengah bakal menurunkan intensitas gerakan untuk mendinginkan suasana.

"Aktivitas keluar jelas, kita harus menunggu arahan dari DPP. Daerah secara organisasi kita tertib. Tidak ada daerah melangkah sendiri tanpa ada arahan dari Jakarta. Daerah harus sejalan dengan pusat," ujar Abdullah.

HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. HTI mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan secara elektronik melalui website ahu.go.id.

Pagi tadi, SK badan hukum HTI dicabut. Keputusan pencabutan dibacakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Harris di Jakarta. Dengan adanya pencabutan SK ini, maka HTI dinyatakan bubar.

Pembubaran HTI sesuai dengan Pasal 80A Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Sebagai organisasi, Abdullah mengakui Hizbut Tahrir memang menawarkan islam kaffah (total). Namun, aktivitas ini diklaim tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Dalam konteks Pancasila di mana bertentangannya? Wong Pancasila mengakui Islam. Kita ingin menerapkan Islam kok bisa dikatakan bertentangan Pancasila," tegas Abdullah.

Abdullah menegaskan ideologi islam tidak bakal mengancam Pancasila. Sebab, Pancasila diklaim lahir dari nilai-nilai islam. "Islam itu bagian tak terpisahkan bangsa kita ini. Kalau ada yang mempersepsikan Islam mengancam Pancasila, dari mana alasannya itu," ungkap Abdullah.


(SAN)